DAMPAK PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) DALAM MENGEMBANGKAN PROFESIONALISME GURU DAN CALON GURU

DAMPAK PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) DALAM MENGEMBANGKAN PROFESIONALISME GURU DAN CALON GURU

Risma Hastuti
Universitas Negeri Surabaya
Jl. Ketintang 9, Surabaya
Email: az_zahra_cieb@yahoo.co.id

Abstrak : Perubahan paradigma pendidikan menjadi paradigma pembelajaran berkonskuensi logis terhadap perubahan dalam pengelolaan proses pembelajaran. Proses perubahan ini berimplikasi pada tuntutan kualifikasi akademik, kualitas kompetensi akademik, dan kompetensi profesional pengelola proses pembelajaran tersebut. Dalam hal ini, pengelola proses pembelajaran adalah pendidik (guru). Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pendidik profesional harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran. Kualifikasi akademik yang dimaksud adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik, sedangkan kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan usia dini, dasar, dan menengah meliputi empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial, yang diperoleh pada Program Pendidikan Profesi Guru (PPG), setelah yang bersangkutan memiliki kualifikasi akademik setingkat sarjana (S1) atau diploma empat (D4). Sesuai dengan kerangka acuan aspek legal sistem nasional pendidikan, mereka yang memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) pendidikan (S.Pd) yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru dengan model bersamaan (concurrent), diharapkan dapat memiliki kompetensi akademik dan kompetensi profesional, yang berpeluang besar untuk dapat melahirkan guru-guru yang profesional.
Kata kunci : pendidikan profesi, profesionalisme guru
Abstract : A change of educational paradigm to learning paradigm has consequently linked to a change in the management of learning process. This change process implies that it necessitates an academic qualification, quality of academic competency, and professional competency of the learning process manager, In this case, the manager is the teacher herself. A teacher is a professional educator whose main task is to educate, to teach, to guide, to direct, to train, to assess and to evaluate pupils within the formal education of early schooling children, primary education, and secondary education. A professional educator must possess academic qualification and competencies as he/she acts as an agent of learning. The academic qualification meant here deals with the minimum educational level required of the teacher, while competencies which are attached to the teacher teaching at primary and secondary educational levels encompass : pedagogical competency, personal competency, professional competency, and social competency which are learnt in Professional Teacher Education, taken after S1 or Diploma 4 degree has been gained. Within the legal reference of the national education system, for those having S1 degree in education (S.Pd.) taken concurrently in a Professional Teacher Education are expected to have academic and professional competencies which in turn will provide them with greater chance to become professional teachers.
Key words : profesioal education, teacher profesionalism

Pendahuluan
Begitu strategisnya posisi guru dalam pendidikan, maka tidak salah jika pemerintah memprioritaskan peningkatan mutu pendidik melalui Pendidikan Profesi Guru sebagai kunci peningkatan mutu pendidikan nasional. Melalui partisipasi guru, sadar atau tidak, guru secara individual memiliki kekuatan untuk membuat usaha pembaruan pendidikan yang berhasil atau sebaliknya, merusaknya.
Guru merupakan jabatan profesional dan memberikan layanan ahli yang menuntut persyaratan kemampuan yang secara akademik maupun secara professional dapat diterima oleh pihak dimana guru bertugas, baik penerima jasa layanan secara langsung maupun pihak lain terhadap siapa guru bertanggung jawab. Guru sebagai penyandang jabatan profesional harus disiapkan melalui program pendidikan yang relatif panjang dan dirancang berdasarkan standar kompetensi guru. Oleh sebab itu diperlukan waktu dan keahlian untuk membekali para lulusannya dengan kompetensi, yaitu penguasaan bidang studi, landasan keilmuan dari kegiatan mendidik, maupun strategi menerapkannya secara profesional di lapangan. Untuk mewujudkan program tersebut, diperlukan lembaga pendidikan profesi guru (PPG).

Pembahasan
A. Pengertian Pendidikan Profesi Guru (PPG)
Menurut UU No 20/2003 tentang SPN pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
Pendidikan Profesi Guru (PPG) yaitu program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 PGSD dan S1/DIV kependidikan non PGSD dan S1 Psikologi yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional (sesuai UU No. 14/2005) pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
Terjadinya perubahan-perubahan yang sangat cepat dalam segala aspek kehidupan akibat dari gelombang globalisasi serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memunculkan serangkaian tantangan baru yang perlu disikapi dengan cermat dan sistematis. Perubahan tersebut secara khusus berdampak terhadap tuntutan akan kualitas pendidikan secara umum, dan kualitas pendidikan guru secara khusus untuk menghasilkan guru yang profesional melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Guru profesional adalah guru yang dalam melaksanakan tugasnya mampu menunjukkan kemampuannya yang ditandai dengan penguasaan kompetensi akademik kependidikan dan kompetensi substansi dan/atau bidang studi sesuai bidang ilmunya. Calon guru harus disiapkan menjadi guru profesional melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG). Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan mahasiswa didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.

B. Landasan Penyelenggaraan PPG
1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem pendidikan nasional.
2. UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
C. Tujuan Pendidikan Profesi Guru
Mengacu pada UU No. 20/2003 Pasal 3, tujuan umum pendidikan profesi guru adalah menghasilkan calon guru yang memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan khusus Pendidikan Profesi Guru adalah menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah serta melakukan penelitian. Penyelenggaraan PPG berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang dan peraturan yang ada maka pada dasarnya ada dua bentuk penyelenggaraan PPG, yakni:
1. PPG pasca S-1 kependidikan yang masukannya berasal dari lulusan S1 kependidikan dengan struktur kurikulum subject specific paedagogy (pendidikan bidang studi) dan PPL (Program Pengalaman Lapangan) Kependidikan.
2. PPG pasca S-1/D-IV non kependidikan yang masukannya berasal dari lulusan S-1/D-IV non kependidikan, dengan struktur kurikulum matakuliah akademik kependidikan (paedagogical content), subject specific paedagogy (pendidikan bidang studi), dan PPL Kependidikan.
D. Sistem Rekrutmen dan Seleksi Mahasiswa
Rekrutmen calon mahasiswa merupakan kunci utama keberhasilan program PPG. Rekrutmen mahasiswa harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut: (Suparlan, 2009 )
1. Penerimaan calon harus disesuaikan dengan permintaan nyata di lapangan dengan menggunakan prinsip supply and demand sehingga tidak ada lulusan yang tidak mendapat pekerjaan.
2. Mengutamakan kualitas calon mahasiswa dengan menentukan batas kelulusan minimal menggunakan acuan patokan. Ini berarti bahwa calon mahasiswa hanya akan diterima jika memenuhi persyaratan lulus minimal dan bukan berdasarkan alasan lain. Hanya calon terbaik yang dapat diterima.
3. Untuk memenuhi prinsip 1 dan 2 di atas maka penerimaan mahasiswa baru perlu dilakukan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan di daerah sebagai stakeholders. Kerjasama ini perlu dilakukan menyangkut jumlah calon, kualifikasi dan keahlian sesuai dengan mata pelajaran yang dibina dan benar-benar diperlukan.
4. Agar mendapatkan calon yang berkualitas tinggi, maka proses penerimaan harus dilakukan secara fair, terbuka, dan bertanggung jawab. Rekrutmen dilakukan dengan:
5. Seleksi administrasi: (1) Ijazah relevan dengan mata pelajaran yang akan diajarkan dari program studi yang terakreditasi, (2) Transkrip nilai dengan indeks prestasi kumulatif minimal 2,75, (3) Surat keterangan kesehatan.(4) Surat keterangan kelakuan baik, (4) Surat keterangan bebas napza.
6. Seleksi penguasaan bidang studi melalui tes penguasaan bidang studi yang akan diajarkan.
7. Tes Potensi Akademik.
8. Tes penguasaan kemampuan Bahasa Inggris (English for academic purpose).
9. Penelusuran minat dan bakat melalui wawancara dan observasi kinerja disesuaikan dengan mata pelajaran yang akan diajarkan.
10. Tes kepribadian melalui wawancara/inventory.
Keberhasilan rekrutmen ini sangat tergantung kepada kerjasama antara penyelenggara PPG dan Direktur Jenderal Pendidikan Tingggi pada satu pihak dengan Dinas Pendidikan/Pemda pada pihak lain untuk memegang teguh prinsip akuntabilitas pengadaan tenaga kependidikan/guru.
E. Sistem Pembelajaran
1. Prinsip-prinsip pembelajaran
Prinsip-prinsip pembelajaran yang perlu mendapat perhatian khusus dalam program pendidikan profesi guru, antara lain adalah:
2. Belajar dengan berbuat
Prinsip learning by doing tidak hanya diperlukan dalam pembentukan keterampilan, melainkan juga pada pembentukan pengetahuan dan sikap. Dengan prinsip ini, pengetahuan dan sikap terbentuk melalui pengalaman dalam menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang ditugaskan termasuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi di lapangan.
3. Keaktifan peserta didik
Proses pembelajaran diarahkan pada upaya untuk mengaktifkan peserta didik, bukan dalam arti fisik melainkan dalam keseluruhan perilaku belajar. Keaktifan ini dapat diwujudkan antara lain melalui: pemberian kesempatan menyatakan gagasan, mencari informasi dari berbagai sumber dan melaksanakan tugas-tugas yang merupakan aplikasi dari konsep-konsep yang telah dipelajari. (Draft Panduan PPG 28 JULI 2008 )
4. Higher order thinking
Pengembangan sistim pembelajaran yang berorientasi pada kemampuan berfikir tingkat tinggi (higher order thinking), meliputi berfikir kritis, kreatif, logis, reflektif, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan.
5. Dampak pengiring
Di samping diarahkan pada pencapaian dampak instruksional (instructional effects), proses pembelajaran diharapkan mengakomodasi upaya pencapaian dampak pengiring (nurturant effects). Upaya ini akan membantu pengembangan sikap dan kepribadian peserta didik sebagai guru, di samping penguasaan materi perkuliahan.
6. Mekanisme balikan secara berkala
Penggunaan mekanisme balikan melalui asesmen secara berkala akan mendukung upaya pencapaian kompetensi. Praktik asesmen melalui kuis-kuis singkat dan tugas-tugas jangka pendek yang diperiksa dan dinilai dapat meningkatkan keefektifan pembelajaran.
7. Pemanfaatan teknologi informasi
Keterampilan memanfaatkan multi media dan teknologi informasi perlu dikembangkan dalam semua perkuliahan, baik untuk mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan maupun sebagai media pembelajaran.
8. Pembelajaran Kontekstual
a) Struktur kurikulum Pendidikan Profesi Guru pasca S1 kependidikan meliputi:
b) Pemantapan dan pengemasan materi bidang studi untuk pembelajaran bidang studi yang mendidik (subject specific pedagogy atau pendidikan bidang studi)
c) PPL kependidikan.
d) Struktur Kurikulum Pendidikan Profesi Guru pasca S1/D-IV non kependidikan meliputi:
e) Kajian tentang teori pendidikan dan pembelajaran
f) Kajian tentang peserta didik.
g) Pengemasan materi bidang studi untuk pembelajaran bidang studi yang mendidik (subject specific pedagogy atau pendidikan bidang studi)
h) Pembentukan kompetensi kepribadian pendidik
i) Matakuliah Kependidikan dan PPL kependidikan.
Selanjutnya dalam mengembangkan kurikulum program pendidikan profesi guru paling tidak harus mengacu pada : (1) Kompetensi yang berimplikasi kepada perancangan, pelaksanaan dan penilaian dengan mengacu pada perangkat kompetensi yang akan dicapai, (2) Berorientasi pada pengembangan yang lebih ditekankan pada aspek pengembangan keterampilan yang kontekstual dengan profesi guru, didukung oleh kegiatan praktek tanpa mengabaikan pengembangan aspek-aspek teoretis yang relevan, (3) Pentingnya keterlibatan pihak-pihak pemangku kepentingan (stakeholders), antara lain asosiasi profesi program studi dan pengguna lulusan, dalam keseluruhan proses pengembangan kurikulum. (4) Alur pengembangan kurikulum PPG adalah sebagai berikut:
1. Bertolak dari Standar Kompetensi Lulusan;
2. Berdasarkan hasil survey/asesmen kemampuan awal peserta; dan
3. Menyusun isi kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan tiap kelompok peserta.
F. Mekanisme Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG)

G. Pendidikan Profesi Guru (PPG)
Keberadaan Pendidikan Profesi Guru menjadi tuntutan setelah UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mensyaratkan guru profesional harus memiliki sertifikat pendidik. Lazimnya seperti dilakukan pada bidang kedokteran, akuntan, atau lawyer. Pendidikan Profesi Guru (PPG) dilakukan secara internship setelah melalui pendidikan akademik. Pendidikan profesi berisi kegiatan praktik ”mencemplungkan diri” menerapkan kemampuan akademik dalam kegiatan profesi guru di sekolah disertai mekanisme penyeleksian yang sistematis dan dalam waktu yang memadai. Maka, Pendidikan Profesi Guru harus mensyaratkan peserta penyandang S.Pd, baik yang berasal dari jalur Pendidikan Konsekutif maupun Pendidikan Guru Terintegrasi. Pendidikan akademik dilakukan dalam basis kampus, berujung diperolehnya ijazah sarjana. Sedangkan pendidikan profesi dilakukan secara internship di sekolah, berujung didapatnya sertifikat. (Kamdi, 2008)
Semua proses pendidikan guru, mulai dari pendidikan akademik hingga diteruskan kependidikan profesi guru disebut Pendidikan Profesional Guru (PPG). Pada program PPG untuk lulusan S-1 kependidikan perlu diberikan mata kuliah bidang studi dalam bentuk subject specific pedagogy (pendidikan bidang studi) dan program pengalaman lapangan (PPL) kependidikan. Sedangkan pada program PPG pasca S1/D-IV Non kependidikan diberikan mata kuliah mengenai kompetensi akademik kependidikan (pedagogik), bidang studi dalam bentuk subject specific pedagogy (pendidikan bidang studi), dan latihan mengajar atau Program Pengalaman Lapangan (PPL). Hasil analisis itu dapat dikemukakan seperti dalam Tabel 1 berikut.
Tabel 1: Analisis Kompetensi Lulusan S-1 Kependidikan dan S-1/D-IV Non Kependidikan. (Kamdi, 2008)
No Kompetensi Lulusan S-1 kependidikan Lulusan S-1/D-3 Non kependidikan
1. Akademik • Telah menguasai konsep dan landasan kependidikan
• Telah memahami peserta didik secara baik
• Telah menguasai bidang studi
dan mampu mengemas bidang
studi untuk pembelajaran
• Telah menguasai pengetahuan
tentang pembelajaran dan
segala aspeknya
• Belum menguasai konsep dan
landasan kependidikan
• Belum memahami peserta didik
karena tidak diprogramkan dalam
pembelajaran
• Telah menguasai bidang studi
secara mendalam tapi belum
mampu mengemas bidang studi
untuk pembelajaran
• Belum menguasai pengetahuan
tentang pembelajaran dan segala
aspeknya.
2. Profesional • Telah memiliki kemampuan
merencanakan dan melaksa-
nakan pembelajaran dengan
segala aspeknya walaupun
belum sempurna • Belum memiliki kemampuan
merencanakan dan melaksanakan
pembelajaran karena tidak
diprogramkan dalam
pembelajarannya.

Dari tabel di atas akan terjadi ketimpangan antara lulusan kependidikan dan lulusan non kependidikan. Sehingga sampai saat ini keberadaan PPG masih menjadi kontroversi. Namun dilain sisi PPG sebetulnya dapat mempersempit lapangan kerja karena lulusan dari non kependidikan dapat menjadi guru. Sehingga orang yang tidak sebenarnya bercita-cita menjadi guru bisa mengalihkan profesinya untuk menjadi guru. Tetapi dilain pihak ada yang mendukung adanya PPG. Dengan memerhatikan dampak yang luas dalam sistem pendidikan di tanah air, formulasi pendidikan profesional guru tidak boleh dilakukan seenaknya, hanya untuk memenuhi target proyek. Dalam hal ini, kita perlu lebih bijaksana karena kini saatnya menata Pendidikan Profesional Guru secara cermat dan sungguh-sungguh untuk menuai generasi guru baru yang lebih berkompenten dalam mengubah mutu pendidikan, mengubah menjadi lebih baik, dan bukan merusaknya.

Kesimpulan
1. Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk lulusan S1 Kependidikan dan S1/D-IV non Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar mereka dapat menjadi guru yang profesional serta memiliki berbagai kompetensi secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan dan dapat memperoleh sertifikat pendidik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
2. Penyelenggaraan PPG berdasarkan undang-undang dan peraturan adalah:
3. PPG pasca S-1 kependidikan yang masukannya berasal dari lulusan S1 kependidikan dengan struktur kurikulum subject specific paedagogy (pendidikan bidang studi) dan PPL (Program Pengalaman Lapangan) Kependidikan.
4. PPG pasca S-1/D-IV non kependidikan yang masukannya berasal dari lulusan S-1/D-IV non kependidikan, dengan struktur kurikulum matakuliah akademik kependidikan (paedagogical content), subject specific paedagogy (pendidikan bidang studi), dan PPL Kependidikan.

Daftar Acuan
Kamdi,W. 2008. Draft Panduan PPG, (Online), (http://waraskamdi.com, diakses 23 Oktober 2009)
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Suparlan.2009.Double Degree, PPG, dan Sertifikasi Solusi Peningkatan Pendidikan Ataukah Komersialisasi Pendidikan?. Makalah disajikan dalam seminar BEMFMIPA, UNIVERSITAS NEGERI MALANG, Malang, 21 November.
UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
UU RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem pendidikan nasional.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: