PERAN ORGANISASI PENGEMBANGAN PROFESI GURU (MGMP, KKG) UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS GURU SEHUBUNGAN DENGAN SERTIFIKASI PROFESI GURU DALAM UU GURU DAN DOSEN NO 14/2005

Risma Hastuti
Universitas Negeri Surabaya
Jl. Ketintang 9, Surabaya
Email: az_zahra_cieb@yahoo.co.id

Abstrak: Guru mempunyai peran yang sangat signifikan bagi keberhasilan pembelajaran siswanya. Dalam memerankan fungsi dan perannya, indikator yang paling kuat bersingguangan adalah mutu guru. yang menunjukkan kemampuan guru untuk bertanggung jawab terhadap berbagai macam tugas serta pengetahuan yang dimiliki, dapat digunakan sebagai seni dan cara untuk bekerja.
Dikatakan guru yang bermutu jika guru menguasai ilmu pengetahuan atau kemampuan manajemen beserta strategi pengembangannnya. Kebutuhan terhadap paradigma baru pendidikan didasarkan atas perubahan sehubungan dengan kondisi dan kebutuhan-kebutuhan pendidikan dalam masyarakat. Salah satu perbaikan yang paling strategik adalah memperbaiki manajemen pendidikannya melalui pelatihan peningkatan mutu guru dalam perspektif manajemen stategik.
Perspektif pelatihan pengembangan profesi guru melalui MGMP, KKG untuk meningkatkan kualitas guru sehubungan dengan sertifikasi profesi guru dalam UU guru dan dosen no 14/2005 merupakan sarana guru dan sekolah untuk meningkatkan profesionalisme guru. Semua bermuara pada upaya improvement mutu guru yang menciptakan daya kompetirif guru dan sekolah dalam menghadapi perubahan yang terjadi baik di lingkungan intern maupun ekstern.
Abstract : Teachers have a very significant role for the success of their students learning. In the function and role plays, the most powerful indicator bersingguangan is teacher quality. which shows the ability of teachers to be responsible for a variety of tasks and knowledge, can be used as an art and a way to work. Grade teacher said that if the teacher knows the science or its management capability pengembangannnya strategy. The need for a new paradigm of education is based on the changes in relation to the condition and needs of education in the community. One of the measures is to improve the strategic management of education through improving the quality of teacher training in management perspective stategik. Perspective of teacher professional development training through MGMP, KKG to improve the quality of teachers in relation to teacher professional certification of teachers and lecturers in the Law No. 14/2005 is a means teachers and schools to improve the professionalism of teachers. All boils down to the quality improvement efforts of teachers who create power kompetirif teachers and schools in the face of changes in both internal and external environments.
Keyword : Professional Teachers (MGMP, KKG), Teacher Quality, Professional Teacher Certification.

Pendahuluan
Dalam dunia pendidikan guru adalah pengayom yang dibutuhkan oleh murid begitu juga sebaliknya. Interaksi keduanya nampak setelah terjadinya proses belajar mengajar. Seorang guru dapat mengetahui sampai dimana kemampuan anak didiknya menyerap pelajaran yang disampaikan atau guru tahu di mana kelemahan metode yang di gunakan setelah mengadakan peningkatan motivasi belajar siswa terhadap apa yang di sampaikan dan bagaimana bahan yang di sampaikan.
Masalah mendidik adalah masalah setiap orang sejak dahulu sampai sekarang, tentu berusaha mendidik anak-anaknya atau anak-anak lain diserahkan kepada guru untuk dididik. Demikian juga masalah belajar dan mengajar di sekolah terutama dalam peningkatan mutu pembelajaran.
Peningkatan mutu pembelajaran dalam menanamkan profesionalisme guru dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta mengembangkan akhlak mulia kepada peserta didik melalui pengelolaan dan pengembangan proses belajar dan mengajar di sekolah merupakan cermin keberhasilan pendidikan.
Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang dibarengi dengan peningkatan kesejahtraan yang layak.
Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana upaya guru sehingga siswa termotivasi untuk belajar. Untuk itu penulis memilih judul,”Pengaruh Sertifikasi Guru Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran”.
A. Pengertian Sertifikasi Guru
Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional (UU RI No. 14 Tahun 2005 dalam Depdiknas,2004).
Berdasarkan pengertian tersebut, sertifikasi guru dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pangakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Dengan kata lain sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik (UU RI No. 14 Tahun 2005 dalam Depdiknas, 2004).
Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru. Sertifikat bagi guru dalam jabatan dilakukan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang terakreditasi dan ditetapkan pemerintah. Pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007, yakni dilakukan dalam bentuk portofolio (Sumani,2007).
Sertifikasi guru merupakan kebijakan yang sangat strategis, karena langkah dan tujuan melakukan sertifikasi guru untuk meningkatkan kualitas guru, memiliki kompetensi, mengangkat harkat dan wibawa guru sehingga guru lebih dihargai dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia (Sanaky, 2004).
Menurut Mulyasa (2007), sertifikasi guru merupakan proses uji kompetensi bagi calon guru atau guru yang ingin memperoleh pengakuan dan atau meningkatkan kompetensi sesuai profesi yang dipilihnya. Representasi pemenuhan standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam sertifikasi guru adalah sertifikat kompetensi pendidik. Sertifikat ini sebagai bukti pengakuan atas kompetensi guru atau calon guru yang memenuhi standar untuk melakukan pekerjaan profesi guru pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Dengan kata lain sertifikasi guru merupakan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi profesional. Oleh karena itu, proses sertifikasi dipandang sebagai bagian esensial dalam upaya memperoleh sertifikat kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
National Commision Education Services (NCES) memberikan pengertian sertifikasi guru secara lebih umum. Sertifikasi guru merupakan prosedur untuk menentukan apakah seseorang calon guru layak diberikan izin dan kewenangan untuk mengajar. Hal ini diperlukan karena lulusan lembaga pendidikan tenaga keguruan sangat bervariasi, baik dikalangan perguruan tinggi negeri maupun swasta (NCES dalam Mulyasa, 2007).

B. Undang-Undang Guru Dan Dosen
Indonesia pada tahun 2005 telah memiliki Undang-Undang Guru dan Dosen, yang merupakan kebijakan untuk intervensi langsung meningkatkan kualitas kompetensi guru lewat kebijakan keharusan guru memiliki kualifikasi Strata 1 atau D4, dan memiliki sertifikat profesi. Dengan sertifikat profesi ini pula guru berhak mendapatkan tunjangan profesi sebesar 1 bulan gaji pokok guru. Di samping UUGD juga menetapkan berbagai tunjangan yang berhak diterima guru sebagai upaya peningkatan kesejahteraan finansial guru. Kebijakan dalam UUGD ini pada intinya adalah meningkatkan kualitas kompetensi guru seiring dengan peningkatkan kesejahteraan mereka.
Di Amerika Serikat kebijakan sertifikasi bagi guru belum berhasil meningkatkan kualitas kompetensi guru, hal antara lain dikarenakan kuatnya resistensi dari kalangan guru sehingga pelaksanaan sertifikasi berjalan amat lambat.
Sebagai contoh dalam kurun waktu sepuluh tahun, mulai tahun 1997 – 2006, Amerika Serikat hanya mentargetkan 100.000 guru untuk disertifikasi. Bandingkan dengan Indonesia yang dalam kurun waktu yangb sama mentargetkan mensertifikasi 2,7 juta guru. Sebaliknya kebijakan yang sama telah berhasil meningkatkan kualitas kompetensi guru di Singapore dan Korea Selatan.

C. Kompetensi Guru
Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara kaffah membentuk kompetensi standar profesi guru, yang mencakup:
1. Penguasaan materi, yang meliputi pemahaman karakteristik dan substansi ilmu sumber bahan pembelajaran, pemahaman disiplin ilmu yang bersangkutan dalam konteks yang lebih luas, penggunaan metodelogi ilmu yang bersangkutan untuk mempverivikasi dan memantpkan pemahaman konsep yang dipelajari, serta pemahaman manajemen pembelajaran.
2. Pemahaman terhadap peserta didik meliputi berbagai karakteristik, tahap-tahap perkembangan dalam berbagai aspek dan penerapanya (kognitif, afektif, dan psikomotor) dalam mengoptimalkan perkembangann dan pembelajaran.
3. Pembelajaran yang mendidik, yang terdiri atas pemahaman konsep dasar proses pendidikan dan pembelajaran bidang studi yang bersangkutan, serta penerpanya dalam pelaksanaan dan pengembangan pembelajaran.
4. Pengembangan kepribadian profesionalisme, yang mencakup pengembangan intuisi keagamaan yang berkepribadian, sikap dan kemampuan mengaktualisasikan diri, serta sikap dan kemampuan mengembangkan profesionalisme kependidikan
Selain standar kompetensi profesi di atas, guru juga perlu memiliki standar mental, moral, sosial, spiritual, intelektual, fisik, dan psikis. Hal ini dipandang perlu karena dalam melaksanakan tugasnya guru diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan (guide of journey) yang bertanggung jawab atas kelancaran perjalanan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya.

D. Sertifikasi Profesi Guru
Undang-Undang Guru dan Dosen merupakan suatu ketetapan politik bahwa pendidik adalah pekerja profesional, yang berhak mendapatkan hak-hak sekaligus kewajiban profesional. Dengan itu diharapkan, pendidik dapat mengabdikan secara total pada profesinya dan dapat hidup layak dari profesi tersebut.
Dalam UUGD ditentukan bahwa seorang :
1. Pendidik wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran.
2. Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana (S1) atau program diploma empat (D-IV) yang sesuai dengan tugasnya sebagai guru untuk guru dan S-2 untuk dosen.
3. Kompetensi profesi pendidik meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.
Pertama, kompetensi pedagogik. Adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
Kedua, kompetensi kepribadian. Adalah kepribadian pendidik yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.
Ketiga, kompetensi sosial. Adalah kemampuan pendidik berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat.
Keempat, kompetensi profesional. Adalah kemampuan pendidik dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memperoleh kompetensi yang ditetapkan.
Untuk dapat menetapkan bahwa seorang pendidik sudah memenuhi standard profesional maka pendidik yang bersangkutan harus mengikuti uji sertifikasi guru untuk pendidikan dasar dan menengah, serta uji sertifikasi dosen untuk pendidikan tinggi.
Penilaian Portofolio Guru
Sertifikasi pendidik atau guru dalam jabatan akan dilaksanakan dalam bentuk penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk kumpulan dokumen yang mendeskripsikan :
a. Kualifikasi akademik
b. Pendidikan dan pelatihan
c. Pengalaman mengajar
d. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran
e. Penilaian dari atasan dan pengawas
f. Prestasi akademik
g. Karya pengembangan profesi
h. Keikutsertaan dalam forum ilmiah
i. Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial
j. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.
Guru yang memenuhi penilaian portofolio dinyatakan lulus dan mendapat sertifikat pendidik. Sedangkan guru yang tidak lulus penilaian portofolio dapat :
 Melakukan kegiatan-kegiatan untuk melengkapi portofolio agar mencapai nilai lulus,
 Mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi guru yang diakhiri dengan evaluasi/penilaian sesuai persyaratan yang ditentukan oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi.
Sertifikasi merupakan sarana atau instrumen untuk meningkatkan kualitas kompetensi guru. Sertifikasi bukan tujuan, melainkan sarana untuk mencapai suatu tujuan, yakni keberadaan guru yang berkualitas. Kegagalan dalam mencapai tujuan ini, terutama dikarenakan menjadikan sertifikasi sebagai tujuan itu sendiri.
Bagi bangsa dan pemerintah Indonesia harus senantiasa mewaspadai kecenderungan ini, bahwa jangan sampai sertifikasi menjadi tujuan. Oleh karenanya, semenjak awal harus ditekankan khususnya di kalangan pendidik, guru, dan dosen, bahwa tujuan utama adalah kualitas, sedangkan kualifikasi dan sertifikasi merupakan sarana untuk mencapai kualitas tersebut.

E. Pembinaan Pasca Sertifikasi
Pembinaan guru harus berlangsung secara berkesinambungan, karena prinsip mendasar adalah guru harus merupakan a learning person, belajar sepanjang hayat masih dikandung badan. Sebagai guru profesional dan telah menyandang sertifikat pendidik, guru berkewajiban untuk terus mempertahankan prosionalitasnya sebagai guru.
Pembinaan profesi guru secara terus menerus (continuous profesional development) menggunakan wadah guru yang sudah ada, yaitu kelompok kerja guru (KKG) untuk tingkat SD dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) untuk tingkat sekolah menengah. Aktifitas guru di KKG/MGMP tidak saja untuk menyelesaikan persoalan pengajaran yang dialami guru dan berbagi pengalaman mengajar antar guru, tetapi dengan strategi mengembangkan kontak akademik dan melakukan refleksi diri.
Desain jejaring kerja (networking) peningkatan profesionalitas guru berkelanjutan melibatkan instansi Pusat, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan Dinas Pendidikan Propinsi/Kabupaten/Kota serta Perguruan Tinggi setempat.
P4TK yang berbasis mata pelajaran membentuk Tim Pengembang Materi Pembelajaran, bekerjasama dengan Perguruan Tinggi bertugas :
1. Menelaah dan mengembangkan materi untuk kegiatan KKG dan MGMP
2. Mengembangkan model-model pembelajaran
3. Mengembangkan modul untuk pelatihan instruktur dan guru inti
4. Memberikan pembekalan kepada instruktur pada LPMP
5. Mendesain pola dan mekanisme kerja instruktur dan guru inti dalam kegiatan KKG dan MGMP.
LPMP bersama dengan Dinas Pendidikan Propinsi melakukan seleksi guru utk menjadi Instruktur Mata Pelajaran Tingkat Propinsi per mata pelajaran dengan tugas :
a. menjadi narasumber dan fasilitator pada kegiatan KKG dan MGMP
b. mengembangkan inovasi pembelajaran untuk KKG dan MGMP
c. menjamin keterlaksanaan kegiatan KKG dan MGMP
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan seleksi Instruktur Mata Pelajaran Tingkat Kab/Kota dan membentuk Guru Inti per mata pelajaran dengan tugas :
1. motivator bagi guru untuk aktif dalam KKG dan MGMP
2. menjadi fasilitator pada kegiatan KKG dan MGMP
3. mengembangkan inovasi pembelajaran
4. menjadi narasumber pada kegiatan KKG dan MGMP
KKG dan MGMP sebagai wadah pengembangan profesi guru melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi profesi guru. Selain itu perlu adanya pemberdayaan guru yang telah memperoleh sertifikat. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya pemberian tugas yang sesuai dengan kompetensi guru maupun adanya dorongan dari pihak manajemen sekolah yang mampu menumbuhkan motivasi kerja bagi para guru. Meningkatnya kompetensi guru yang didukung dengan adanya motivasi kerja yang tinggi akan dapat meningkatkan kinerja guru. Meningkatnya kinerja guru akan meningkatkan kualitas pembelajaran, yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan, karena ujung tombak dari kegiatan pendidikan adalah pada kegiatan pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan oleh guru.

Penutup
Upaya yang sungguh-sungguh perlu dilaksanakan untuk mewujudkan guru yang professional, sejahtera dan memiliki kompetensi. Hal ini merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas, di mana pendidikan yang berkualitas merupakan salah satu syarat utama untuk mewujudkan kemakmuran dan kemajuan suatu bangsa
Undang-Undang Guru dan Dosen telah hadir sebagai suatu kebijakan untuk mewujudkan guru profesional. UUGD yang menetapkan kualifikasi dan sertifikasi akan menentukan kualitas dan kompetensi guru. Namun demikian, pelaksanaan sertifikasi akan menghadapi berbagai kendala. Di samping persoalan biaya, berbagai tantangan dan tuntutan juga akan muncul. Bagaimana cara pemerintah menghadapi tantangan dan tuntutan ini, akan menentukan apakah sertifikasi akan berhasil meningkatkan kualitas kompetensi guru
Berdasarkan Standar Nasional Kependidikan, guru harus memiliki empat kompetensi dasar yaitu kompetensi pedagogis, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional. Namun, kompetensi-kompetensi yang dimiliki guru saat ini masih terbatas, sehingga diperlukan suatu upaya untuk mengoptimalkan kompetensi-kompetensi tersebut. Kompetensi kepribadian adalah karakteristik pribadi yang harus dimiliki guru sebagai individu yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa dan menjadi teladan bagi peserta didik.
Salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia adalah komponen mutu guru. Rendahnya profesionalitas guru di Indonesia dapat dilihat dari kelayakan guru mengajar. Salah satu jalan yang ditempuh oleh pemerintah dalam mengatasi mutu pendidikan yang rendah ini adalah dengan meningkatkan kualitas gurunya melalui sertifkasi guru. Pemerintah berharap, dengan disertifkasinya guru, kinerjanya akan meningkat sehingga prestasi siswa meningkat pula.Untuk membentuk guru yang profesional sangat tergantung pada banyak hal yaitu guru itu sendiri, pemerintah, masyarakat dan orang tua. Berdasarkan kenyataan yang ada, pemerintah telah mengupayakan berbagai hal, diantaranya sertifikasi guru. Dengan adanya program sertifikasi tersebut, kualitas mengajar guru akan lebih baik.
Program sertifikasi tersebut juga dapat diterapkan untuk guru-guru biologi agar dapat memiliki standar kompetensi yang telah diterangkan di atas. Guru biologi diharapkan mampu memahami dan menguasai materi ajar yang ada dalam kurikulum, memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang koheren dengan materi ajar, memahami hubungan konsep antar mata pelajaran yang terkait dan menginternalisasikan nilai-nilai biologi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu melalui sertifikasi guru biologi diharapkan mampu menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan dan materi bidang studi biologi.

Saran-Saran
Mengingat dunia pendidikan merupakan suatu yang sangat penting dan utama dalam kehidupan, yang dalam pencapaiannya tidak semudah membalikkan telapak tangan karena merupakan suatu yang sangat konseptual dengan aturan-aturan yang harus diikuti dalam upanya mencerdaskan kehidupan berbangsa dan mencetak kader-kader berpotensi di masa depan. Yang tentunya tidak sunyi dari permasalah-permasalahan yang akan dihadapi karena pendidikan itu sendiri terdiri dari beberapa elemen dalam pelaksanaannya. Yang dari masing-masing timbul permasalahan-permasalahan yang harus dicari jalan keluarnya seperti permasalahan-permaslahan yang telah kami paparkan dalam bab sebelumnya dengan konsep mempertahankan prestasi yang sudah didapat dan mencari jalan keluar bagi permasalahan yang masih mengganjal untuk diselesaikan bersama

Daftar Acuan

Jalal, Fasli. 2007. Sertifikasi Guru Untuk Mewujutkan Pendidikan yang Bermutu. Surabaya: Kencana
Muslich, Masnur. 2007. Sertifikasi Guru Professional Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.

http://www.psb-psma.org/content/blog/sertifikat-guru

http://agupenaja.net/2009/08/25/sertifikasi-guru-upaya-meningkatkan-status-guru/

http://www.va-media.com/forum/printthread.php?tid=2757

http://sudarmi.com/peningkatan-kualitas-mutu-pendidikan

http://mediaindonesia.com/index.php?ar_id=NDMOjY

MODEL ASESMEN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH NEGERI OLEH DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA SEHUBUNGAN DENGAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA DALAM PP 19/2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Risma Hastuti
Universitas Negeri Surabaya
Jl. Ketintang 9, Surabaya
Email: az_zahra_cieb@yahoo.co.id

Abstrak :
Tujuan penulisan ini adalah untuk memperoleh gambaran kondisi sarana prasarana pendidikan dasar berdasarkan standar sarana dan prasarana sekolah/madrasah umum (Permendiknas 24 Tahun 2007). Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa sebagian besar luas bangunan sekolah sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ruang kelas sebagai tempat kegiatan belajar mengajar yang utama pada sebagian besar sekolah sudah sangat memadai.Hanya masih dijumpai beberapa sekolah yang belum memiliki ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang UKS, mushala, dan gudang yang representatif dalam rangka menunjang kegiatan belajar mengajar.Tetapi masih ada sekolah yang kurang memperhatikan fasilitas pendukung dan tidak secara berkala melaksanakan pemeliharaan bangunan tersebut.Bagi sekolah yang berada di pinggir jalan raya, masih belum dapat mengatasi kebisingan yang diakibatkan oleh lalulintas sehingga dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar. Adanya sekolah yang berdekatan dengan pusat keramaian seperti pasar juga memerlukan perhatian untuk mengurangi terganggunya kegiatan belajar mengajar.
Kata Kunci : assesmen sarana prasana, standar nasional pendidikan.
Abstract: This research was aimed to describe the condition of infrastructure facilitiesof basic education based on the standard of school facilities and infrastructure/public madrasah (Permendiknas no. 24 2007). The results illustrate that the vast majority of school buildingsare in accordance with the standards established. Classrooms a splaces of teaching and learning in most primary schools have been very adequate. Only still found some schools that do not have the staff room, principal room, UKS space, prayer room, and werehouse representative in order to support teaching and learning activities. But still there are schools that less attention and support facilities not regularly carry out maintenance of the building. For schools that are in the main street, still unable to overcome the noise caused by traffic so that it can interfere with teaching and learning activities. The existence of the school adjacent to the crowd as the market also require attention to reduce the disruption of teaching and learning activities.
Kata kunci : Infrastructure Needs Assessment, National Education Standards.
Pendahuluan
Manajemen sarana prasarana sekolah merupakan bagian dari kebijakan tentang desentralisasi untuk memperbaiki layanan dasar pendidikan. Desentralisasi kewenangan untuk mengelola asset fisik menjadi tanggung jawab dari dinas pendidikan kabupaten/kota. Tujuannya adalah agar sekolah dapat mencapai standar minimal pendidikan dan kabupaten/kota dapat mengalokasikan anggaran pemeliharaan dan perawatan berdasarkan pada informasi yang akurat dan mutakhir dari sekolah
Pada era globalisasi seperti sekarang kita dituntut kesiapan yang lebih matang dalam segala hal. Bidang pendidikan merupakan salah satu andalan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan zaman. Persiapan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan dilakukan sejak dari masa pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Peran sarana pendidikan sangat penting dalam memperlancar pelaksanaan proses pembelajaran. Satu sisi harapan yang dibebankan pada dunia pendidikan sangat banyak, tetapi di sisi lain dunia pendidikan mempunyai banyak masalah yang menghambat dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Salah satu masalah yang dihadapi oleh sekolah adalah masalah sarana pendidikan.
Dalam rangka mengatur substansi fasilitas atau sarana di sekolah di gunakan suatu pendekatan administratif tertentu yang disebut juga manajemen sarana pendidikan. Manajemen sendiri merupakan proses pendayagunaan semua sumber daya dalam rangka mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Pendayagunaan melalui tahapan proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancer, teratur, efektif, dan efisien. Jadi manajemen sarana pendidikan adalah keseluruhan proses perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, dan pengawasan yang digunakan untuk menunjang pendidikan agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancer, teratur, efektif, dan efisien.
Perlengkapan sekolah, atau juga sering disebut dengan fasilitas sekolah, dapat di kelompokan menjadi sarana pendidikan dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah, seperti: ruang, buku, perpustakaan, labolatarium dan sebagainya.Sedangkan prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan di sekolah. Dalam pendidikan misalnnya lokasi atau tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, ruang dan sebagainya.
Pembahasan
A. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Sasaran minimal pengembangan sekolah yang dituangkan dalam setiap rencana pengembangan sekolah haruslah menggunakan standar penyelenggaraan pendidikan yang berlaku secara nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan merupakan ketentuan rinci mengenai standar-standar nasional pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Peraturan Pemerintah ini menetapakan arah reformasi pendidikan nasional dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional.
Pasal 49 ayat (1) pada Peraturan Pemerintah ini menyatakan: “Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.” Berkaitan dengan penerapan manajemen berbasis sekolah itu di tingkat satuan pendidikan, PP nomor 19/2005 tersebut menetapkan sejumlah standar pengelolaan yang mencakup pengambilan keputusan, pedoman pendidikan, rencana kerja, prinsip-prinsip dasar pengelolaan satuan pendidikan, pengawasan, pemantauan, supervisi, dan pelaporan.
Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tetang Standar Nasional Pendidikan yang menyangkut standar sarana dan prasarana pendidikan secara nasional pada Bab VII Pasal 42 dengan tegas disebutkan bahwa; (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. (2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat bekreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
PP nomor 19 tahun 2005 menetapkan delapan standar yang meliputi:
1. standar isi;
2. standar proses;
3. standar kompetensi lulusan;
4. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
5. standar sarana dan prasarana;
6. standar pengelolaan;
7. standar pembiayaan; dan
8. standar penilaian pendidikan.
Di antara standar-standar tersebut, standar pengelolaan pada tingkat satuan pendidikan merupakan standar terpenting yang harus djadikan acuan dalam perencanaan pengembangan sekolah. Untuk itu berikut diuraikan kententuan-ketentuan yang berkaitan dengan standar pengelolaan dan pengambilan keputusan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 49 sampai dengan pasal 58 PP nomor 19 tahun 2005

B. Standar Nasional Pendidikan dan Standar Pelayanan Minimal
UU No 20/2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional BAB IX Pasal 35 memuat tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Lalu diatur lebih lanjut ke dalam PP 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan termasuk BAB VII tentang Standar Sarana dan Prasarana. PP ini mensyaratkan untuk diatur lagi dan telah diatur di dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang: Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA. Lengkapnya lihat Lampiran yang berisi tentang Kebijakan Standar Sarana dan Prasarana baik yang tertulis dalam UU, PP mau pun dalam Permendiknas. Pada PP 19/2005 Pasal 42 Ayat (1) misalnya amat jelas tentang sarana sekolah meliputi apa saja. Dan Ayat (2) jelas tentang prasarana sekolah meliputi apa saja.
Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Thun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, maka semakin jelas kebutuhan akan manajemen aset sarana-prasarana sekolah, karena sarana dan prasarana adalah termasuk aspek yang dipersyaratkan dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar.
Kedua, adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, mengharuskan pemerintah daerah untuk secara periodic mendata dan melakukan pemutakhiran (up-dating) data sarana prasarana yang merupakan barang milik daerah, dan akan menjadi obyek pemeriksaan dari auditor keuangan daerah.
Ketiga, adanya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Gedung. Semua kebijakan terkait menuntut pemangku kepentingan untuk bertindak adanya efisien dan efektif dalam pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana sekolah.
Berbagai kebijakan pemerintah tersebut mempertegas bahwa sarana-prasarana sekolah tetap harus terus-menerus didata dan diperbaiki kondisinya untuk bertahap memenuhi standar, karena berfungsi atau tidaknya sarana dan prasarana pendidikan sangat menentukan keberhasil proses belajar-mengajar.
C. Maksud dan Tujuan Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan
Maksud dari Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan ini adalah upaya pendataan untuk tujuan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana sekolah agar dapat tetap memenuhi fungsi dan keandalan bangunan. Langkah pertama adalah mendapatkan data kondisi sarana-prasarana yang akurat dari sekolah. Kedua, menerapkan program aplikasi SIMA (Sistem Informasi Manajemen Aset) untuk mempermudah dalam pencatatan, proses updated dan menginformasikan data-data yang diperlukan.
Sedangkan Tujuan dari pengenalan manajemen sarana-prasarana sekolah ini adalah:
Sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten memiliki informasi tentang sarana prasarana sekolah (sesuai standar nasional yang mengacu pada Permendiknas 27/2007);
Informasi berupa ketersediaan, kondisi, kecukupan (daya tampung kurang, sesuai, atau kelebihan), penggunaannya (fungsi utamanya);

Informasi tentang standar anggaran untuk pemeliharaan dan perawatan pencegahan; dan membangun kapasitas sekolah dan masyarakat dalam perawatan preventif sarpras sekolah.
D. Manfaat Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan
1) Pengguna sarana khususnya sekolah: murid, guru dan kepala sekolah, komite sekolah, dan masyarakat setempat,
2) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kantor Departemen Agama: perencanaan, keuangan, subdinas/seksi sarana-prasarana, pengawas & kepala dinas/sekretaris dinas, yayasan persekolahan, DPRD, Dewan/majelis Pendidikan.
3) Bagi sekolah, instrumen Manajemen Sarana-Prasarana dan software-nya ini akan memberikan manfaat, antara lain:
4) Memberikan kesadaran dan pemahaman kepada pemangku kepentingan (stakeholders) sekolah akan pentingnya pendataan sarana-prasarana sekolah dan pentingnya kegiatan pemeliharaan rutin
5) Memberikan petunjuk tentang bagaimana melakukan proses pendataan sarana-prasarana sekolah dan menilai kondisi fisiknya untuk bisa melakukan antisipasi perawatan
6) Memberikan petunjuk tentang bagaimana cara melakukan pemeliharaan sarana-prasarana secara efektif dan berkelanjutan (rutin) agar sarana-prasarana yang ada dapat didaya-gunakan sesuai umur fisiknya
7) Memberikan pengetahuan tentang standar yang berlaku sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan peningkatannya, sehingga bisa mengusulkan dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS).
E. Perencanaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan
Perencanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan proses perkiraan dan penetuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan (Sondang P. Siagian). Perencanaan saran dan prasarana dapat diartikan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi sewa atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan kebutuhan merupakan rincian fungsi perencanaan yang mempertimbangkan suatu faktor kebutuhan yang harus dipenuhi. Dalam menentukan kebutuhan diperlukan beberapa data diantaranya adalah distribusi dan komposisi, jenis, jumlah, dan kondisi (kualitas) sehingga berhasil guna, tepat guna,dan berdaya guna dan kebutuhan dikaji lebih lanjut untuk disesuaikan dengan besaran pembiayaan dari dana yang tersedia.
Tujuaanya perencanaan sarana dan prasarana pendidikan adalah demi menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan dan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan dan penentuan skala prioritas kegiatan untuk dilaksanakan yang disesuaikan dengan tersedianya dana dan tingkat kepentingan.
Manfaat perencanaan sarana dan prasarana pendidikan yaitu dapat membantu dalam menentukan tujuan, meletakkan dasar-dasar dan menetapkan langkah-langkah, menghilangkan ketidak pastian, dapat dijadikan sebagai suatu pedoman atau dasar untuk melakukan pengawasan,pengendalian dan bahkan juga penilaian agar nantinya kegiatan berjalan dengan efektif dan efisien.
Karakteristik Perencanaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dikatakan baik apabila rencana itu selalu menuju sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dilandaskan atas perhitungandan selalu mengandung kegiatan/tindakan/usaha. Sasaran perencanaan kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Agar tujuan-tujuan manajemen perlengkapan bisa tercapai ada beberapa prinsip yang perlu di perhatikan dalam mengelola perlengkapan di sekolah, prinsip-prinsip yang dimaksud adalah :
1. Prinsip pencapaian tujuan
2. Prinsip efisiensi
3. Prinsip administratif
4. Prinsip kejelasan tanggung jawab
5. Prinsip kekohesifan
6. Prinsip Pencapaian Tujuan
7. Prinsip Efisiensi
8. Prinsip Kekohesfan
Manajemen sarana pendidikan meliputi : Perencanaan, Penyimpanan, Inventarisasi, Penataan, Pengawasan dan pengendalian, Penyaluran, Pemeliharaan, Rehabilitasi dan Penghapusan.
F. Tanggung Jawab Kepala Sekolah Dan Guru Dalam Pengawasan
Kepala sekolah bertanggung jawab terhadap pengawasandan pengendalian sarana dan prasarana pendidikan, adapun salahsatu tujuannya adalah untuk menghindari adanya penyelewengan.Tanggung jawab kepala sekolah untuk melakukan pengawasandan koreksi terhadap kondisi sarana dan prasarana termasukruangan sekolah dan terus menerus ruang lainnya dan halamanserta perlengkapannya harus dilaksanakan terus menerus danteratur. Dalam melaksanakan tugas tersebut perlu diadakanpertemuan dengan penjaga kebersihan sekolah mengenaimasalah-masalah dan kekurangan-kekurangan yang harus diatasi.Pengawasan harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga hal-halyang sekecil-kecilnya pun tidak lepas dari tanggung jawabnya.Salah satu tujuan yang akan dicapai dalam pengawasan adalah menciptakan kondisi lingkungan yang sehat dan membudayakanbersih kepada murid-murid.
G. Standarisasi Minimal Fasilitas Sekolah
Berdasarkan Permendiknas Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana Dan Prasarana, maka Sebuah sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut:
1. ruang kelas
2. ruang perpustakaan
3. ruang pimpinan
4. ruang guru
5. ruang tata usaha
6. tempat beribadah
7. ruang konseling
8. ruang UKS
9. ruang organisasi kesiswaan
10. jamban
11. gudang
12. ruang sirkulasi
13. tempat bermain/berolahraga.
Sebagai contoh adalah untuk laboraturium biologi di SMA memiliki standar:
a. Ruang laboratorium biologi berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran biologi secara praktik yang memerlukan peralatan khusus.
b. Ruang laboratorium biologi dapat menampung minimum satu rombongan belajar.
c. Rasio minimum ruang laboratorium biologi adalah 2,4 m2/peserta didik. Untuk rombongan belajar dengan peserta didik kurang dari 20 orang, luas minimum ruang laboratorium adalah 48 m2 termasuk luas ruang penyimpanan dan persiapan 18 m2. Lebar minimum ruang laboratorium biologi adalah 5 m.
d. Ruang laboratorium biologi memiliki fasilitas yang memungkinkan pencahayaan memadai untuk membaca buku dan mengamati objek percobaan.
Simpulan
Manajemen sarana dan prasarana pendidikan dapat didefinisikan sebagai proses kerja sama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien.( bafadal,2003).
Tujuan daripada pengelolaan sarana dan prasarana sekolah ini adalah untuk memberikan layanan secara profesional berkaitan dengan sarana dan prasarana pendidikan agar proses pembelajaran bisa berlangsung secara efektif dan efisien.
Prinsip-prinsip manajemen sarana dan prasarana pendidikan Islam meliputi: 1) prinsip pencapaian tujuan, 2) prinsip efisiensi, 3) prinsip administratif, 4) prinsip kejelasan tanggung jawab, 5) prinsip kekohesifan.
Proses manajemen sarana dan prasarana pendidikan islam yang akan dibahas disini berkaitan erat dengan : 1. perencanaan sarana dan prasarana pendidikan islam. 2. pengadaan sarana dan prasarana pendidikan islam. 3. inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan islam. 4. pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan islam. 5. pengahapusan sarana dan prasarana sekolah.

Daftar Acuan

Direktorat PLB 2004
Fattah, Nanang. 2003. Landasan Manajemen Pendidikan. Bandung: Remaja

http://www.bpkpenabur.or.id/kps-jkt/berita/200006/artikel3.htm

http://www.google.com/search/ Manajemen Berbasis Sekolah oleh Suprapto
http://www.google.com/search/ Manajemen Pendidikan, Problematika dan
http://www.google.com/search/ Manajemen Sekolah Dalam Pendidikan oleh
http://www.google.com/search/ Optimalisasi Sarana-Prasarana Dan Peninggkatan
http://www.google.com/search/ Pedoman Penjaminan Mutu Akademik Universitas
Indonesia
Indonesia oleh Tim Penyusun Universitas Indonesia
Kapasitas Laboratorium oleh Kementerian Riset dan Teknologi Republik
Mulyasa. 2007. Manajemen Berbasis Sekolah. Bandung: Remaja Rosda Karya
Nata, abuddin. 2003. Manajemen Pendidikan. Jakarta: Prenada Media
Rosda Karya
Sulistiyorini. 2006. Manajemen Pendidikan Islam. Surabaya: Elkaf
Tantangannya Oleh : Choirul Ihwan

DAMPAK PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) DALAM MENGEMBANGKAN PROFESIONALISME GURU DAN CALON GURU

DAMPAK PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) DALAM MENGEMBANGKAN PROFESIONALISME GURU DAN CALON GURU

Risma Hastuti
Universitas Negeri Surabaya
Jl. Ketintang 9, Surabaya
Email: az_zahra_cieb@yahoo.co.id

Abstrak : Perubahan paradigma pendidikan menjadi paradigma pembelajaran berkonskuensi logis terhadap perubahan dalam pengelolaan proses pembelajaran. Proses perubahan ini berimplikasi pada tuntutan kualifikasi akademik, kualitas kompetensi akademik, dan kompetensi profesional pengelola proses pembelajaran tersebut. Dalam hal ini, pengelola proses pembelajaran adalah pendidik (guru). Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pendidik profesional harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran. Kualifikasi akademik yang dimaksud adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik, sedangkan kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan usia dini, dasar, dan menengah meliputi empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial, yang diperoleh pada Program Pendidikan Profesi Guru (PPG), setelah yang bersangkutan memiliki kualifikasi akademik setingkat sarjana (S1) atau diploma empat (D4). Sesuai dengan kerangka acuan aspek legal sistem nasional pendidikan, mereka yang memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) pendidikan (S.Pd) yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru dengan model bersamaan (concurrent), diharapkan dapat memiliki kompetensi akademik dan kompetensi profesional, yang berpeluang besar untuk dapat melahirkan guru-guru yang profesional.
Kata kunci : pendidikan profesi, profesionalisme guru
Abstract : A change of educational paradigm to learning paradigm has consequently linked to a change in the management of learning process. This change process implies that it necessitates an academic qualification, quality of academic competency, and professional competency of the learning process manager, In this case, the manager is the teacher herself. A teacher is a professional educator whose main task is to educate, to teach, to guide, to direct, to train, to assess and to evaluate pupils within the formal education of early schooling children, primary education, and secondary education. A professional educator must possess academic qualification and competencies as he/she acts as an agent of learning. The academic qualification meant here deals with the minimum educational level required of the teacher, while competencies which are attached to the teacher teaching at primary and secondary educational levels encompass : pedagogical competency, personal competency, professional competency, and social competency which are learnt in Professional Teacher Education, taken after S1 or Diploma 4 degree has been gained. Within the legal reference of the national education system, for those having S1 degree in education (S.Pd.) taken concurrently in a Professional Teacher Education are expected to have academic and professional competencies which in turn will provide them with greater chance to become professional teachers.
Key words : profesioal education, teacher profesionalism

Pendahuluan
Begitu strategisnya posisi guru dalam pendidikan, maka tidak salah jika pemerintah memprioritaskan peningkatan mutu pendidik melalui Pendidikan Profesi Guru sebagai kunci peningkatan mutu pendidikan nasional. Melalui partisipasi guru, sadar atau tidak, guru secara individual memiliki kekuatan untuk membuat usaha pembaruan pendidikan yang berhasil atau sebaliknya, merusaknya.
Guru merupakan jabatan profesional dan memberikan layanan ahli yang menuntut persyaratan kemampuan yang secara akademik maupun secara professional dapat diterima oleh pihak dimana guru bertugas, baik penerima jasa layanan secara langsung maupun pihak lain terhadap siapa guru bertanggung jawab. Guru sebagai penyandang jabatan profesional harus disiapkan melalui program pendidikan yang relatif panjang dan dirancang berdasarkan standar kompetensi guru. Oleh sebab itu diperlukan waktu dan keahlian untuk membekali para lulusannya dengan kompetensi, yaitu penguasaan bidang studi, landasan keilmuan dari kegiatan mendidik, maupun strategi menerapkannya secara profesional di lapangan. Untuk mewujudkan program tersebut, diperlukan lembaga pendidikan profesi guru (PPG).

Pembahasan
A. Pengertian Pendidikan Profesi Guru (PPG)
Menurut UU No 20/2003 tentang SPN pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
Pendidikan Profesi Guru (PPG) yaitu program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 PGSD dan S1/DIV kependidikan non PGSD dan S1 Psikologi yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional (sesuai UU No. 14/2005) pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
Terjadinya perubahan-perubahan yang sangat cepat dalam segala aspek kehidupan akibat dari gelombang globalisasi serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memunculkan serangkaian tantangan baru yang perlu disikapi dengan cermat dan sistematis. Perubahan tersebut secara khusus berdampak terhadap tuntutan akan kualitas pendidikan secara umum, dan kualitas pendidikan guru secara khusus untuk menghasilkan guru yang profesional melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Guru profesional adalah guru yang dalam melaksanakan tugasnya mampu menunjukkan kemampuannya yang ditandai dengan penguasaan kompetensi akademik kependidikan dan kompetensi substansi dan/atau bidang studi sesuai bidang ilmunya. Calon guru harus disiapkan menjadi guru profesional melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG). Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan mahasiswa didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.

B. Landasan Penyelenggaraan PPG
1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem pendidikan nasional.
2. UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
C. Tujuan Pendidikan Profesi Guru
Mengacu pada UU No. 20/2003 Pasal 3, tujuan umum pendidikan profesi guru adalah menghasilkan calon guru yang memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan khusus Pendidikan Profesi Guru adalah menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah serta melakukan penelitian. Penyelenggaraan PPG berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang dan peraturan yang ada maka pada dasarnya ada dua bentuk penyelenggaraan PPG, yakni:
1. PPG pasca S-1 kependidikan yang masukannya berasal dari lulusan S1 kependidikan dengan struktur kurikulum subject specific paedagogy (pendidikan bidang studi) dan PPL (Program Pengalaman Lapangan) Kependidikan.
2. PPG pasca S-1/D-IV non kependidikan yang masukannya berasal dari lulusan S-1/D-IV non kependidikan, dengan struktur kurikulum matakuliah akademik kependidikan (paedagogical content), subject specific paedagogy (pendidikan bidang studi), dan PPL Kependidikan.
D. Sistem Rekrutmen dan Seleksi Mahasiswa
Rekrutmen calon mahasiswa merupakan kunci utama keberhasilan program PPG. Rekrutmen mahasiswa harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut: (Suparlan, 2009 )
1. Penerimaan calon harus disesuaikan dengan permintaan nyata di lapangan dengan menggunakan prinsip supply and demand sehingga tidak ada lulusan yang tidak mendapat pekerjaan.
2. Mengutamakan kualitas calon mahasiswa dengan menentukan batas kelulusan minimal menggunakan acuan patokan. Ini berarti bahwa calon mahasiswa hanya akan diterima jika memenuhi persyaratan lulus minimal dan bukan berdasarkan alasan lain. Hanya calon terbaik yang dapat diterima.
3. Untuk memenuhi prinsip 1 dan 2 di atas maka penerimaan mahasiswa baru perlu dilakukan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan di daerah sebagai stakeholders. Kerjasama ini perlu dilakukan menyangkut jumlah calon, kualifikasi dan keahlian sesuai dengan mata pelajaran yang dibina dan benar-benar diperlukan.
4. Agar mendapatkan calon yang berkualitas tinggi, maka proses penerimaan harus dilakukan secara fair, terbuka, dan bertanggung jawab. Rekrutmen dilakukan dengan:
5. Seleksi administrasi: (1) Ijazah relevan dengan mata pelajaran yang akan diajarkan dari program studi yang terakreditasi, (2) Transkrip nilai dengan indeks prestasi kumulatif minimal 2,75, (3) Surat keterangan kesehatan.(4) Surat keterangan kelakuan baik, (4) Surat keterangan bebas napza.
6. Seleksi penguasaan bidang studi melalui tes penguasaan bidang studi yang akan diajarkan.
7. Tes Potensi Akademik.
8. Tes penguasaan kemampuan Bahasa Inggris (English for academic purpose).
9. Penelusuran minat dan bakat melalui wawancara dan observasi kinerja disesuaikan dengan mata pelajaran yang akan diajarkan.
10. Tes kepribadian melalui wawancara/inventory.
Keberhasilan rekrutmen ini sangat tergantung kepada kerjasama antara penyelenggara PPG dan Direktur Jenderal Pendidikan Tingggi pada satu pihak dengan Dinas Pendidikan/Pemda pada pihak lain untuk memegang teguh prinsip akuntabilitas pengadaan tenaga kependidikan/guru.
E. Sistem Pembelajaran
1. Prinsip-prinsip pembelajaran
Prinsip-prinsip pembelajaran yang perlu mendapat perhatian khusus dalam program pendidikan profesi guru, antara lain adalah:
2. Belajar dengan berbuat
Prinsip learning by doing tidak hanya diperlukan dalam pembentukan keterampilan, melainkan juga pada pembentukan pengetahuan dan sikap. Dengan prinsip ini, pengetahuan dan sikap terbentuk melalui pengalaman dalam menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang ditugaskan termasuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi di lapangan.
3. Keaktifan peserta didik
Proses pembelajaran diarahkan pada upaya untuk mengaktifkan peserta didik, bukan dalam arti fisik melainkan dalam keseluruhan perilaku belajar. Keaktifan ini dapat diwujudkan antara lain melalui: pemberian kesempatan menyatakan gagasan, mencari informasi dari berbagai sumber dan melaksanakan tugas-tugas yang merupakan aplikasi dari konsep-konsep yang telah dipelajari. (Draft Panduan PPG 28 JULI 2008 )
4. Higher order thinking
Pengembangan sistim pembelajaran yang berorientasi pada kemampuan berfikir tingkat tinggi (higher order thinking), meliputi berfikir kritis, kreatif, logis, reflektif, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan.
5. Dampak pengiring
Di samping diarahkan pada pencapaian dampak instruksional (instructional effects), proses pembelajaran diharapkan mengakomodasi upaya pencapaian dampak pengiring (nurturant effects). Upaya ini akan membantu pengembangan sikap dan kepribadian peserta didik sebagai guru, di samping penguasaan materi perkuliahan.
6. Mekanisme balikan secara berkala
Penggunaan mekanisme balikan melalui asesmen secara berkala akan mendukung upaya pencapaian kompetensi. Praktik asesmen melalui kuis-kuis singkat dan tugas-tugas jangka pendek yang diperiksa dan dinilai dapat meningkatkan keefektifan pembelajaran.
7. Pemanfaatan teknologi informasi
Keterampilan memanfaatkan multi media dan teknologi informasi perlu dikembangkan dalam semua perkuliahan, baik untuk mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan maupun sebagai media pembelajaran.
8. Pembelajaran Kontekstual
a) Struktur kurikulum Pendidikan Profesi Guru pasca S1 kependidikan meliputi:
b) Pemantapan dan pengemasan materi bidang studi untuk pembelajaran bidang studi yang mendidik (subject specific pedagogy atau pendidikan bidang studi)
c) PPL kependidikan.
d) Struktur Kurikulum Pendidikan Profesi Guru pasca S1/D-IV non kependidikan meliputi:
e) Kajian tentang teori pendidikan dan pembelajaran
f) Kajian tentang peserta didik.
g) Pengemasan materi bidang studi untuk pembelajaran bidang studi yang mendidik (subject specific pedagogy atau pendidikan bidang studi)
h) Pembentukan kompetensi kepribadian pendidik
i) Matakuliah Kependidikan dan PPL kependidikan.
Selanjutnya dalam mengembangkan kurikulum program pendidikan profesi guru paling tidak harus mengacu pada : (1) Kompetensi yang berimplikasi kepada perancangan, pelaksanaan dan penilaian dengan mengacu pada perangkat kompetensi yang akan dicapai, (2) Berorientasi pada pengembangan yang lebih ditekankan pada aspek pengembangan keterampilan yang kontekstual dengan profesi guru, didukung oleh kegiatan praktek tanpa mengabaikan pengembangan aspek-aspek teoretis yang relevan, (3) Pentingnya keterlibatan pihak-pihak pemangku kepentingan (stakeholders), antara lain asosiasi profesi program studi dan pengguna lulusan, dalam keseluruhan proses pengembangan kurikulum. (4) Alur pengembangan kurikulum PPG adalah sebagai berikut:
1. Bertolak dari Standar Kompetensi Lulusan;
2. Berdasarkan hasil survey/asesmen kemampuan awal peserta; dan
3. Menyusun isi kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan tiap kelompok peserta.
F. Mekanisme Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG)

G. Pendidikan Profesi Guru (PPG)
Keberadaan Pendidikan Profesi Guru menjadi tuntutan setelah UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mensyaratkan guru profesional harus memiliki sertifikat pendidik. Lazimnya seperti dilakukan pada bidang kedokteran, akuntan, atau lawyer. Pendidikan Profesi Guru (PPG) dilakukan secara internship setelah melalui pendidikan akademik. Pendidikan profesi berisi kegiatan praktik ”mencemplungkan diri” menerapkan kemampuan akademik dalam kegiatan profesi guru di sekolah disertai mekanisme penyeleksian yang sistematis dan dalam waktu yang memadai. Maka, Pendidikan Profesi Guru harus mensyaratkan peserta penyandang S.Pd, baik yang berasal dari jalur Pendidikan Konsekutif maupun Pendidikan Guru Terintegrasi. Pendidikan akademik dilakukan dalam basis kampus, berujung diperolehnya ijazah sarjana. Sedangkan pendidikan profesi dilakukan secara internship di sekolah, berujung didapatnya sertifikat. (Kamdi, 2008)
Semua proses pendidikan guru, mulai dari pendidikan akademik hingga diteruskan kependidikan profesi guru disebut Pendidikan Profesional Guru (PPG). Pada program PPG untuk lulusan S-1 kependidikan perlu diberikan mata kuliah bidang studi dalam bentuk subject specific pedagogy (pendidikan bidang studi) dan program pengalaman lapangan (PPL) kependidikan. Sedangkan pada program PPG pasca S1/D-IV Non kependidikan diberikan mata kuliah mengenai kompetensi akademik kependidikan (pedagogik), bidang studi dalam bentuk subject specific pedagogy (pendidikan bidang studi), dan latihan mengajar atau Program Pengalaman Lapangan (PPL). Hasil analisis itu dapat dikemukakan seperti dalam Tabel 1 berikut.
Tabel 1: Analisis Kompetensi Lulusan S-1 Kependidikan dan S-1/D-IV Non Kependidikan. (Kamdi, 2008)
No Kompetensi Lulusan S-1 kependidikan Lulusan S-1/D-3 Non kependidikan
1. Akademik • Telah menguasai konsep dan landasan kependidikan
• Telah memahami peserta didik secara baik
• Telah menguasai bidang studi
dan mampu mengemas bidang
studi untuk pembelajaran
• Telah menguasai pengetahuan
tentang pembelajaran dan
segala aspeknya
• Belum menguasai konsep dan
landasan kependidikan
• Belum memahami peserta didik
karena tidak diprogramkan dalam
pembelajaran
• Telah menguasai bidang studi
secara mendalam tapi belum
mampu mengemas bidang studi
untuk pembelajaran
• Belum menguasai pengetahuan
tentang pembelajaran dan segala
aspeknya.
2. Profesional • Telah memiliki kemampuan
merencanakan dan melaksa-
nakan pembelajaran dengan
segala aspeknya walaupun
belum sempurna • Belum memiliki kemampuan
merencanakan dan melaksanakan
pembelajaran karena tidak
diprogramkan dalam
pembelajarannya.

Dari tabel di atas akan terjadi ketimpangan antara lulusan kependidikan dan lulusan non kependidikan. Sehingga sampai saat ini keberadaan PPG masih menjadi kontroversi. Namun dilain sisi PPG sebetulnya dapat mempersempit lapangan kerja karena lulusan dari non kependidikan dapat menjadi guru. Sehingga orang yang tidak sebenarnya bercita-cita menjadi guru bisa mengalihkan profesinya untuk menjadi guru. Tetapi dilain pihak ada yang mendukung adanya PPG. Dengan memerhatikan dampak yang luas dalam sistem pendidikan di tanah air, formulasi pendidikan profesional guru tidak boleh dilakukan seenaknya, hanya untuk memenuhi target proyek. Dalam hal ini, kita perlu lebih bijaksana karena kini saatnya menata Pendidikan Profesional Guru secara cermat dan sungguh-sungguh untuk menuai generasi guru baru yang lebih berkompenten dalam mengubah mutu pendidikan, mengubah menjadi lebih baik, dan bukan merusaknya.

Kesimpulan
1. Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk lulusan S1 Kependidikan dan S1/D-IV non Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar mereka dapat menjadi guru yang profesional serta memiliki berbagai kompetensi secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan dan dapat memperoleh sertifikat pendidik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
2. Penyelenggaraan PPG berdasarkan undang-undang dan peraturan adalah:
3. PPG pasca S-1 kependidikan yang masukannya berasal dari lulusan S1 kependidikan dengan struktur kurikulum subject specific paedagogy (pendidikan bidang studi) dan PPL (Program Pengalaman Lapangan) Kependidikan.
4. PPG pasca S-1/D-IV non kependidikan yang masukannya berasal dari lulusan S-1/D-IV non kependidikan, dengan struktur kurikulum matakuliah akademik kependidikan (paedagogical content), subject specific paedagogy (pendidikan bidang studi), dan PPL Kependidikan.

Daftar Acuan
Kamdi,W. 2008. Draft Panduan PPG, (Online), (http://waraskamdi.com, diakses 23 Oktober 2009)
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Suparlan.2009.Double Degree, PPG, dan Sertifikasi Solusi Peningkatan Pendidikan Ataukah Komersialisasi Pendidikan?. Makalah disajikan dalam seminar BEMFMIPA, UNIVERSITAS NEGERI MALANG, Malang, 21 November.
UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
UU RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem pendidikan nasional.

PERAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENDAYAGUNAKAN DAN MENGEMBANGKAN POTENSI KOMITE SEKOLAH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKOLAH DAN RAPBS

Risma Hastuti
Universitas Negeri Surabaya
Jl. Ketintang 9, Surabaya
Email: az_zahra_cieb@yahoo.co.id

Pendahuluan
Indonesia adalah sebuah negara yang penuh paradoks. Negara ini subur dan kekayaan alamnya melimpah, namun sebagian cukup besar rakyat tergolong miskin. Pada puncak krisis ekonomi tahun 1998-1999 penduduk miskin Indonesia mencapai sekitar 24% dari jumlah penduduk atau hampir 40 juta orang. Maka muncul pertanyaan, Bagaimana menerangkan bangunan ekonomi Indonesia dengan fenomena kemiskinan yang cukup memprihatinkan?. Dampak dari krisis tersebut masih terasa dan terlihat sampai sekarang. Para pengemis ini beroperasi dalam berbagai cara. Banyak yang menjadi pengamen dadakan, penodong di bis kota dan di persimpangan-persimpangan jalan raya, dan lain-lain. Apakah gejala ini telah mendapat perhatian yang memadai dari penentu kebijakan dan para sosiolog? Mungkin kita telah melewatkan satu momentum yang sangat baik untuk belajar lebih dalam mengenai bangunan sosial-ekonomi-politik masyarakat kita. Jika saja pemerintah menyisihkan beberapa milyar rupiah untuk memberdayakan para pengemis ini, maka situasi keamanan di kota-kota yang agak terganggu dengan kehadirian pengemis-penodong akan lebih cepat pulih.
Dalam kenyataannya para pengemis Indonesia, termasuk di dalamnya para pengemis yang melakukan kegiatannya dengan kekerasan, telah ikut menciptakan rasa tidak aman di dalam masyarakat. Ditambah dengan kondisi kehidupan politik yang hiruk-pikuk seiring dengan bergulirnya perjuangan reformasi di segala bidang, maka citra umum mengenai kondisi keamanan di Indonesia menjadi kurang baik dan tidak kondusif untuk segera pulihnya kegiatan-kegiatan investasi di bidang ekonomi. Lambatnya proses pemulihan ekonomi dengan sendirinya berarti lambatnya pengurangan jumlah orang miskin. Semuanya menyebabkan hilangnya banyak lapangan kerja bagi berbagai lapisan masyarakat, khususnya lapisan pekerja kasar.
Pembahasan
A. Pentingnya Memberdayakan Masyarakat
Sutisna (1987: 145) mengemukakan maksud hubungan sekolah dengan masyarakat (1) untuk mengembangkan pemahaman tentang maksud-maksud dan saran-saran dari sekolah, (2) untuk menilai program sekolah, (3) untuk mempersatukan orang tua murid dan guru dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak didik, (4) untuk mengembangkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan sekolah dalam era pembangunan, (5) untuk membangun dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap sekolah, (6) untuk memberitahu masyarakat tentang pekerjaan sekolah, (7) untuk mengerahkan dukungan dan bantuan bagi pemeliharaan dan peningkatan program sekolah.
Hubungan sekolah dengan masyarakat sangat besar manfaat dan artinya bagi kepentingan pembinaan dukungan moral, material, dan pemanfaatan masyarakat sebagai sumber belajar. Selanjutnya bagi masyarakat dapat mengetahui barbagai hal mengengenai sekolah dan inovasi-inovasi yang dihasilkan, menyalurkan kebutuhan berpartisipasi dalam pendidikan, melakukan tekanan, dan tuntutan terhadap sekolah. Berbagai teknik dan media dapat dilakukan dalam konteks ini, seperti mengadakan rapat atau pertemuan, surat menyurat, buku penghubung, buletin sekolah, dan kegiatan-kegiatan ekstra kulikuler yang bermanfaat bagi peserta didik maupun orang tua.
Pada hakikatnya, sekolah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat, seperti para orang tua yang tergabung dan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3), dan atasan langsung. Demikian pula hasil pendidikan yang berupa lulusan, akan menjadi harapan dan dambaan masyarakat.
Sekolah berkewajiban memberi penerangan tentang tujuan-tujuan, program-program, kebutuhan, serta keadaan masyarakat. Sebaliknya, sekolah juga harus mengetahui dengan jelas apa kebutuhan, harapan, dan tuntutan masyarakat, terutama terhadap sekolah. Dengan perkataan lain, antara sekolah dan masyarakat harus dibina dan dikembangkan suatu hubungan yang harmonis.
Memberdayakan masyarakat dan lingkungan sekitar ini semakin dirasakan pentingnya pada masyarakat yang telah menyadari dan memahami pentingnya pendidikan. Namun tidak berarti pada masyarakat yang masih kurang menyadari pentingnya pendidikan, hubungan kerja sama ini tidak perlu dibina dan dikembangkan . pada masyarakat yang kurang menyadari akan pentingnya pendidikan, sekolah dituntut lebih aktif dan kreatif untuk mengembangkan hubungan kerja sama yang lebih harmonis.
Jika hubungan sekolah dengan masyarakatberjalan dengan baik, rasa tanggung jawab dan partisipasi masyarakat untuk mengajukan sekolah juga akan baik dan tinggi. Agar tercipta hubungan dan kerja sama yang baik antara sekolah dan masyarakat, masyarakat perlu mengetahui dan memiliki gambaran dan kondisi sekolah ini dapat diinformasikan kepada masyarakat melalui laporan kepada orang tua murid, buletin bulanan, penerbitan surat kabar, pameran sekolah, open house, kunjungan ke sekolah, kunjungan ke rumah murid, penjelasan oleh tenaga kependidikan sekolah, radio dan televisi, serta laporan tahunan.
Kepala sekolah dituntut untuk senantiasa berusaha mebina dan mengembangkan hubungan kerja sama yang baik antara sekolah dan masyarakat guna mewujudkan sekolah yang efektif dan efisien. Hubungan yang harmonis ini akan membentuk 1) saling pengertian antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan lembaga-lembaga lain yang ada di masyarakat, termasuk dunia kerja; 2) saling membantu antara sekolah dan masyarakat karena mengetahui manfaat, arti dan pentingnya peranan masing-masing; 3) kerja sama yang erat antara sekolah dengan berbagai pihak yang ada di masyarakat dan mereka merasa bangga dan ikut bertanggung jawab atas suksesnya pendidikan di sekolah.
B. Menggalang Partisipasi Orang Tua
Partisipasi orang tua merupakan keterlibatan tua secara nyata dalam suatu kegiatan. Partisipasi itu bisa berupa gagasan, kritik membangun, dukungan dan pelaksanaan pendidikan. Dalam konteks MBS dan KBK, partisipasi orang tua sangat diperlukan, karena sekolah merupakan partner orang tua dalam mengantarkan cita-cita dan membentuk pribadi peserta didik. Karakteristik orang tua, misalnya pengusaha, petani, nelayan, pedagang, pegawai, kaya, miskin akan mewarnai kondisi dan kualitas sekolah. Perbedaan karakteristik orang tua tersebut membuat harapannya terhadap sekolah terutama lulusannya berbeda pula. Oleh karena itu sekolah harus menjalin hubungan, kerja sama dengan orang tua peserta didik.
Beberapa hal yang dapat disarankan kepala sekolah terhadap orang tua untuk membentuk lingkungan belajar yang kondusif di rumah, antara lain.
1. Menciptakan budaya belajar di rumah. Pada jam-jam belajar, orang tua juga sebaliknya ikut belajar, misalnya membaca tafsir atau ayat-ayat Al Qur’an membaca majalah, menulis puisi, dan menulis program kerja, sehingga tercipta budaya belajar.
2. Memprioritaskan tugas yang terkait secara langsung dengan pembelajaran di sekolah. Jika banyak kegiatan yang harus dilakukan anak, maka utamakan yang terkait dengan tugas pembelajaran.
3. Mendorong anak untuk aktif dalam berbagai kegiatan dan organisasi sekolah, baik yang bersifat kulikuler maupun ekstrakulikuler.
4. Memberi kesempatan kepada anak untuk mengembangkan gagasan, ide, dan berbagai aktivitas yang menunjang kegiatan belajar.
5. Menciptakan situasi yang demokratis di rumah, agar terjadi tukar pendapat dan pikiran sebagai sarana belajar dan membelajarkan.
6. Memahami apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh sekolah, dalam mengembangkan potensi anaknya.
7. Menyediakan sarana belajar yang memadai, sesuai dengan kemampuan orang tua dan kebutuhan sekolah.
Mengingat bahwa salah satu kunci sukses menggalang partisipasi orang tua adalah menjalin hubungan yang harmonis, maka perlu diprogramkan beberapa hal sebagai berikut :
a. Melibatkan orang tua secara proporsional dalam mengembangkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program sekolah. Misalnya dalam mengembangkan program unggulan sekolah, dan life skill.
b. Menjalin komunikasi secara intensif. Secara proaktif sekolah menghubungkan orang tua peserta didik dengan cara sebagai berikut.
c. Mengucapakan selamat datang dan bergabung dengan sekolah dan dewan pendidikan serta komite sekolah, bagi orang tua peserta didik baru.
d. Mengadakan rapat secara rutin dengan orang tua, sehingga rapat dapat efektif dan orang tua dapat saling kenal.
e. Mengirimkan berita tentang sekolah periodic, sehingga orang tua mengetahui program, dan perkembangan sekolah.
f. Membagikan daftar tenaga kependidikan secara lengkap termasuk alamat nomor telepon dan tugas pokok sehingga orang tua dapat berhubungan secara tepat waktu dan tepat sasaran.
g. Mengundang orang tua dalam rangka mengembangkan kreatifitas dan prestasi peserta didik.
h. Mengadakan kunjungan rumah untuk memecahkan masalah dan mengembangkan pribadi peserta didik.
i. Mengadakan pembagian tugas dan tanggung jawab antara sekolah dengan orang tua dalam pembinaan pribadi peserta didik.
Untuk merealisasikan program di atas dan mendorong partisipasi orang tua dalam kegiatan sekolah, kepala sekolah harus melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Mengidentifikasi kebutuhan sekolah dan partisipasi orang tua dalam program dan kegiatan sekolah.
2. Menyusun tugas-tugas yang dapat dilakukan bersama dengan orang tua secara fleksibel.
3. Membantu guru mengembangkan program pelibatan orang tua dalam berbagai aktivitassekolah, dan pembelajaran.
4. Menginformasikan secara luas program sekolah, dan membuka peluang bagi orang tua untuk melibatkan diri dalam program tersebut.
5. Mengundang orang tua untuk menjadi relawan dalam berbagai aktivitas sekolah.
6. Memberi penghargaan secara proporsinal dan professional terhadap keterlibatan orang tua dalam berbagai program dan kegiatan sekolah.
C. Tujuan Hubungan Sekolah Dengan Masyarakat
Pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat sebagai salah satu aktivitas yang mendapat kedudukan setara dengan kegiatan pengajaran, pengelolaan keuangan, Pengelolaan kesiswaan dan sebagainya (ingat substansi kegiatan management sekolah) juga harus direncanakan, dikelola dan dievaluasi secara baik. Tanpa perencanaan dan pengelolaan serta evaluasi yang baik, tujuan yang hakiki dari kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat tidak akan tercapai.
Apa sebenarnya yang ingin dicapai dalam kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat ?, gambaran pada pembahasan di atas sudah memperlihatkan kepada kita tentang apa yang ingin dicapai dalam kegiatan ini. Secara lebih lengkap Elsbree dan Mc Nelly seperti dikutip oleh Suriansyah (2001) menyatakan bahwa kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan untuk
To improve the quality of children’s learning and growing.
To rise community goals and improve the quality of community living
To develop understanding, enthusiasm and support for community program of public educations.
Dari pendapat ini terlihat bahwa yang ingin dicapai dalam kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat ini tidak hanya sekedar mendapat bantuan keuangan dari orang tua murid/masyarakat, tetapi lebih jauh dari hal tersebut yaitu pengembangan kemampuan belajar anak dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, yang pada akhirnya dapat menumbuhkan dukungan mereka akan pendidikan.
Sebagai bahan perbandingan, anda dapat mempelajari tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat yang dikemukakan oleh L.Hagman sebagai berikut:
1. Untuk memperoleh bantuan dari orang tua murid/masyarakat, Bantuan apa? Ingat bantuan ini bukan hanya sekedar uang! Untuk melaporkan perkembangan dan kemajuan, masalah dan prestasi-prestasi yang dapat dicapai sekolah. Kapan sebenarnya laporan ini perlu dilakukan oleh pihak sekolah ?
2. Untuk memajukan program pendidikan.
3. Untuk mengembangkan kebersamaan dan kerjasama yang erat, sehingga segala permasalahan dan lain-lain dapat dilakukan secara bersama dan dalam waktu yang tepat.
Dari berbagai uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan sekolah/sekolah dengan masyarakat sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan:
1. Kualitas pembelajaran. Kualitas lulusan sekolah dalam aspek kognitif, afektif maupun psikomotor hanya akan dapat tercipta melalui proses pembelajar di kelas maupun di luar kelas. Proses pembelajaran yang berkualitas akan dapat dicapai apabila didukung oleh berbagai pihak termasuk orang tua murid/masyarakat.
2. Kualitas hasil belajar siswa. Kualitas belajar siswa akan tercapai apabila terjadi kebersamaan persepsi dan tindakan antara sekolah, masyarakat dan orang tua siswa. Kebersamaan ini terutama dalam memberikan arahan, bimbingan dan pengawasan pada anak/murid dalam belajar. Karena itu peningkatan kemitraan sekolah dengan orang tua murid dan masyarakat merupakan prasyarat yang tidak dapat ditinggalkan dalam konteks peningkatan mutu hasil belajar.
3. Kualitas pertumbuhan dan perkembangan peserta didik serta kualitas masyarakat (orang tua murid) itu sendiri. Kualitas masyarakat akan dapat dibangun melalui proses pendidikan dan hasil pendidikan yang handal. Lulusan yang berkualitas merupakan modal utama dalam membangun kualitas masyarakat di masa depan.
Ini berarti segala program yang dilakukan dalam kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat harus mengacu pada peningkatan kualitas pembelajaran, kualitas hasil belajar dan kualitas pertumbuhan/perkembangan peserta didik. Apabila hal tersebut dapat kita lakukan, maka persepsi masyarakat tentang sekolah akan dapat dibangun secara optimal.
D. Menggalang Partisipasi Masyarakat
Koentjaraningrat, (1982) mengolongkan partisipasi masyarakat kedalam tipologinya, ialah partisipasi kuantitatif dan partisipasi kualitatif. Partisipasi kuantitatif menunjuk pada frekuensi keikutsertaan masyarakat terhadap implementasi kebijakan, sedangkan partisipasi kualitatif menunjuk kepada tingkat dan derajatnya. Partisipasi masyarakat juga dapat dikelompokkan berdasarkan posisi individu dalam kelompoknya. Pertama, partisipasi masyarakat dalam aktivitas bersama dalam proyek khusus. Kedua, partisipasi anggita masyarakat sebagai individu dalam aktivitas bersama pembangunan.
Sekolah dalam masyarakat merupakan partnership dalam berbagai aktivitas yang berkaitan dengan aspek-aspek pendidikan, di antaranya.
1. Sekolah dengan masyarakat merupakan satu kebutuhan dalam menyelenggarakan pendidikan dan pembinaan pribadi peserta didik.
2. Sekolah dengan tenaga kependidikan menyadari pentingnya kerja sama dengan masyarakat, bukan saja dalam melakukan pembaruan tetapi juga dalam menerima berbagai konsekuensi dan dampaknya, serta mencari alternative pemecahnya.
3. Sekolah dengan masyarakat sekitar memiliki andil dan mengambil bagian serta bantuan dalam pendidikan di sekolah, untuk mengembangkan berbagai potensi secara optimal sesuai dengan harapan peserta didik.
Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan rasional, yaitu (1) adanya kesesuaian antara fungsi pendidikan yang dimainkan oleh sekolah dengan kebutuhan masyarakat; (2) ketetapan sasaran dan target pendidikan yang ditangani oleh sekolah ditentukan oleh kejelasan perumusan kontrak antara sekolah dan masyarakat; (3) keberhasilan penunaian fungsi sekolah sebagai layanan perana masyarakat sangat dipengaruhi oleh ikatan objektif antara sekolah dan masyarakat. Ikatan objektif ini dapat berupa perhatian, penghargaan, dan bantuan tertentu; seperti dana, fasilitas, dan bentuk bantuqn lain, baik bersifat ekonomis maupun non ekonomis, yang memberikan makna penting pada eksistensi dan hasil pendidikan (Depdikbud, 1990: 5-19).
Menurut Leslie (1980), “School public relation is process of communication between the school and community for purpose for increasing citizen understanding needs and practice and encouraging intelligent citizen interest and co-operation in the work of improving the school.”
Kutipan tersebut menunjukkan bahwa hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan suatu proses komunikasi untuk meningkatkan pengertian warga masyarakat tentang kebutuhan dan praktek, serta mendorong minat, dan kerja sama dalam usaha memperbaiki sekolah, karena komunikasi itu merupakan lintasan dua arah, yaitu dari arah sekolah ke masyarakat, dan sebaliknya.
Jadi, prinsip menumbuhkan hubungan dengan masyarakat adalah dapat saling memberikan kepuasan. Salah satu jalan penting untuk membina hubungan dengan masyarakat adalah menetapkan komunikasi yang efektif.
Depdiknas (2000), mengemukakan bahwa sekolah dapat:
1. Melaksanakan program-program kemasyarakatan, misalnya kebersihan lingkungan, dan membantu lalu lintas di sekitar sekolah. Program sederhana seperti itu, secara perlahan tapi pasti akan menumbuhkan simpati masyarakat.
2. Mengadakan open house yang memberi kesempatan masyarakat luas untuk mengetqhui program dan kegiatan sekolah. Tentu saja dalam kesempatan semacam itu sekolah perlu menonjolkan program-program yang menarik minat masyarakat.
3. Mengadakan buletin sekolah, majalah atau lembar informasi yang secara berkala memuat kegiatan dan program sekolah, untuk diinformasikan kepada masyarakat.
4. Mengundang tokoh untuk menjadi pembicara atau Pembina suatu program sekolah. Misalnya mengundang dokter yang tinggal di sekitar sekolah atau orang tua murid untuk menjadi pembicara atau pembina program kesehatan sekolah.
5. Membuat program kerja sama sekolah dengan masyarakat, misalnya dalam perayaan hari nasional dan keagamaan.
Dalam menyusun dan melaksanakan program tersebut, tokoh masyarakat harus sudah dilibatkan, sehingga dapat berperan mempromosikan kepada masyarakat luas. Secara lebih operasional, kepala sekolah dapat menggalang partisipasi masyarakar melalui dewan sekolah, rapat bersama, konsultasi, radio dan televise, surat dan telepon, pameran sekolah, serta ceramah.
Dewan sekolah merupakan suatu lembaga yang perlu dibentuk dalam rangka pelaksanaan MBS. Anggota dewan sekolah terdiri dari kepala sekolah, guru, beberapa tokoh masyarakat, serta orang tua yang memiliki potensi dan perhatian besar terhadap pendidikan di sekolah. Pada hakikatnya dewan sekolah ini dibentuk untuk membantu menyukseskan kelancaran proses belajar-mengajar di sekolah, baik menyangkut perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian.
Dalam pelaksanaannya, sering terjadi tokoh masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan sekolah memiliki gagasan yang berbeda dengan program pengembangan sekolah. Dalam menghadapi kasus tersebut dapat ditempuh langkah-langkah sebagai berikut.
1. Sekolah harus tetap menghargai setiap gagasan yang datang dari masyarakat, tetapi tidak harus dilakukan jika tidak sesuai dengan program sekolah. Kepala sekolah harus menjelaskan bahwa gagasan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan program induk sekolah.
2. Sekolah harus mampu mempertimbangkan peran tokoh masyarakat yang bersikeras terhadap ide dan gagasannya, sehingga apabila yang bersangkutan tidak aktif lagi, maka sekolah harus siap mengatasinya.
3. Kepala sekolah
4. Harus netral dalam menyelesaikan konflik antara tokoh masyarakat yang sama-sama aktif dalam program dan kegiatan sekolah. Kedua belah pihak harus diajak musyawarah dengan pedoman keterlaksanaan program pengembangan sekolah.
E. Memberdayakan komite sekolah
Pada dasarnya pemberdayaan komite sekolah dalam konteks MBS adalah melalui koodinasi dan komunikasi. Koordinasi yang dilakukan kepala sekolah dengan para guru dan masyarakat dapat dilakukan secara vertikal, horisontal, fungsional, dan diagonal. Koordinasi dapat juga dilakukan secara internal dan eksternal. Koordinasi dilakukan secara terus menerus sebagai upaya konsolidasi untuk memperkuat kelembagaan dalam mencapai tujuan. Contoh, mengadakan pertemuan informal antara para pejabat, serta mengadakan rapat, baik rapat koordinasi antara kepala sekolah dengan guru, dengan komite sekolah, maupun dengan orang tua siswa, baik secara reguler maupun insidental.
Pemberdayaan dapat pula dilakukan dengan menjalin komunikasi yang baik. Komunikasi dalam konteks tatakrama profesional dapat meningkatkan hubungan baik antara pimpinan sekolah dengan para guru dan staf, dan pihak sekolah dengan komite sekolah. Dalam berkomunikasi, kepala sekolah perlu: (a) bersikap terbuka, (b) mendorong para guru untuk mau dan mampu memecahkan masalah-masalah pembelajaran dan kependidikan, (c) mendorong pengembangan potensi akademik dan profesional melalui pertemuan dengan komite sekolah maupun organisasi profesi, serta (d) memotivasi tenaga pendidik dan kependidikan untuk terus mengembangkan diri.
F. Peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
Dalam rangka memberdayakan masyarakat dan lingkungan sekolah, peran dewan pendidikan dan komite sekolah antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut :
1. Memberi pertimbangan dalam memberdayakan masyarakat dan lingkungan sekolah, serta menentukan dan melaksanakan kebijakan pendidikan.
2. Mendukung kerjasama sekolah dan masyarakat, baik secara financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan.
3. Mengontrol kerjasama sekolah dengan masyarakat dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan output pendidikan.
4. Mediator antara sekolah, p[emerintah, dewan perwakilan rakyat dengan masyarakat.
5. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendiddikan yang bermutu.
6. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan atau organisasi) dan dunia kerja, pemerintah dan DPRD dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.
7. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan.
8. Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan DPRD.
9. Mendorong orang tua dan masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan kualitas, relevansi, dan pemerataan pendidikan.
10. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pertencanaan, pelaksanaan kebijakan, program, dan output pendidikan.
G. Peran Kepala Sekolah Dalam Mendayagunakan Dan Mengembangkan Potensi Komite Sekolah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekolah Dan RAPBS
Pengelolaan satuan pendidikan harus berpegang pada prinsip-prinsip kemandirian, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Pelaksanaan pengelolaan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dipertanggungjawabkan oleh kepala satuan pendidikan kepada rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah.
Terkait dengan Pengambilan Keputusan, beberapa hal penting yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut meliputi bidang-bidang pengambilan keputusan, prosedur pengambilan keputusan dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan itu. Pengambilan keputusan bidang akademik dilakukan melalui rapat Dewan Pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah. Sedangkan bidang non-akademik pengambilan keputusan dilakukan oleh komite sekolah/madrasah yang dihadiri oleh kepala sekolah. Rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah dilaksanakan atas dasar prinsip musyawarah mufakat yang berorientasi pada peningkatan mutu satuan pendidikan.
Rencana kerja yang harus dibuat oleh satuan pendidikan meliputi Rencana Kerja Jangka Menengah (4 tahun) dan Rencana Kerja Tahunan. Rencana Kerja Satuan Pendidikan dasar dan Menengah harus disetujui rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dari Komite Sekolah/Madrasah.
Pengawasan penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan mencakup pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan. Pemantauan dilakukan oleh pimpinan satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas satuan pendidikan. Supervisi yang meliputi supervisi manajerial dan akademik dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas atau penilik satuan pendidikan dan kepala satuan pendidikan.
Standar pengelolaan tersebut mengisyaratkan bahwa sejak saat ini sekolah sebagai satuan pendidikan memiliki peran, wewenang dan tanggung jawab yang sangat strategis dan jauh lebih luas di bandingkan masa sebelumnya. Sekolah dituntut untuk lebih mandiri, lebih mampu membangun hubungan kemitraan dengan dan memperkuat partisipasi semua pemangku kepentingan (stakeholders), bersikap lebih terbuka dan akuntabel.
Kewenangan yang begitu luas yang diberikan kepada sekolah pada gilirannya menuntut setiap sekolah mereformasi dirinya. Setiap sekolah harus beralih dari budaya dan manajemen yang bersifat “menunggu dan bertindak sesuai kebijakan atas” yang bersifat konvensional kepada sebuah budaya dan manajemen baru yang menempatkan hasil telaah diri sebagai titik awal usaha pengembangan, kemandirian dan akuntabilitas sebagai instrumen utama dalam proses pengembangan dirinya, dan peningkatan mutu sebagai muara dan tujuan utama dari setiap usaha pengembangan itu.
1. Menyusun Rencana Pengembangan Sekolah (RPS/RKAS), Melaksanakan, dan Memonitor serta Mengevaluasinya
Kepala sekolah diharapkan menyusun desain, melaksanakan dan melakukan evaluasi RPS/RKAS secara berkelanjutan setiap 5 tahun (renstra) dan rencana tahunan. Hasil evaluasi harus digunakan sebagai bahan masukan dalam rangka perbaikan desain RENSTRA/RAPBS maupun implementasinya.
a. Menyusun Desain RENSTRA/RAPBS
Kepala sekolah yang melaksanakan hubungan dengan masyarakat dan komite sekolah harus melakukan perencanaan sekolah dan menghasilkan RENSTRA/RAPBS. Perencanaan sekolah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan sekolah yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Hasil dari perencanaan sekolah adalah RENSTRA/RAPBS. RENSTRA/RAPBS adalah dokumen tentang gambaran kegiatan sekolah dimasa depan dalam rangka untuk mencapai tujuan sekolah yang telah ditetapkan. RENSTRA/RAPBS penting dimiliki oleh sekolah untuk memberi arah dan bimbingan para pelaku sekolah dalam rangka untuk mencapai tujuan sekolah dengan resiko yang kecil dan mengurangi ketidakpastian masa depan.
RENSTRA/RAPBS disusun dengan tujuan untuk: (1) menjamin agar perubahan/tujuan sekolah yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan resiko yang kecil; (2) mendukung koordinasi antar pelaku sekolah; (3) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antar pelaku sekolah, antar sekolah dan dinas pendidikan kabupaten/kota, dan antar waktu; (4) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (5) mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat, dan (6) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, dan berkeadilan dan berkelanjutan.
Tergantung dari kepentingan/kebutuhan, sekolah dapat mengembangkan jenis-jenis RENSTRA/RAPBS untuk meningkatkan mutu (input, proses, output), meningkatkan efisiensi (internal dan eksternal), meningkatkan relevansi pendidikan (relevansinya dengan kebutuhan peserta didik, keluarga, masyarakat, dan sektor-sektor pembangunan).
Sekolah harus membuat rencana pengembangan sekolah strategis (RENSTRA/RAPBS) untuk jangka waktu 5 tahun ke depan dan rencana operasional/rencana tahunan sekolah (RENSTRA/RAPBS Tahunan) yang merupakan jabaran dari Renstra. Rencana strategis sekolah pada umumnya mencakup perumusan visi, misi, tujuan strategis sekolah, program-program strategis, strategi pelaksanaan, rencana biaya, monitoring dan evaluasi, dan tonggak-tonggak kunci keberhasilan. Sedangkan rencana tahunan sekolah pada umumnya (alternatif 1): meliputi tujuan yang akan dicapai satu tahun ke depan, program-program untuk mencapai tujuan satu tahun ke depan, rencana pelaksanaan, rencana biaya, rencana pemantauan dan evaluasi, dan tonggak-tonggak kunci keberhasilan satu tahun ke depan. Rencana tahunan (alternatif 2) meliputi: identifikasi tantangan nyata yang dihadapi oleh sekolah, perumusan tujuan/sasaran satu tahun ke depan berdasarkan tantangan nyata yang dihadapi (tujuan situasional sekolah), pemilihan urusan-urusan sekolah yang perlu dilibatkan untuk mencapai sasaran yang telah dirumuskan, analisis SWOT, langkah-langkah pemecahan persoalan, dan penyusunan rencana dan program kerja tahunan sekolah.
b. Melaksanakan RPS/RKAS
Dalam melaksanakan rencana peningkatan mutu pendidikan yang telah disetujui bersama antara sekolah, orangtua siswa, dan masyarakat, maka sekolah perlu mengambil langkah proaktif untuk mewujudkan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Kepala sekolah dan guru hendaknya mendayagunakan sumberdaya pendidikan yang tersedia semaksimal mungkin, menggunakan pengalaman-pengalaman masa lalu yang dianggap efektif, dan menggunakan teori-teori yang terbukti mampu meningkatkan kualitas pembelajaran. Kepala sekolah dan guru bebas mengambil inisiatif dan kreatif dalam menjalankan program-program yang diproyeksikan dapat mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Karena itu, sekolah harus dapat membebaskan diri dari keterikatan-keterikatan birokratis yang biasanya banyak menghambat penyelenggaraan pendidikan.
Dalam melaksanakan proses pembelajaran, sekolah hendaknya menerapkan konsep belajar tuntas (mastery learning). Konsep ini menekankan pentingnya siswa menguasai materi pelajaran secara utuh dan bertahap sebelum melanjutkan ke pembelajaran topik-topik yang lain. Dengan demikian siswa dapat menguasai suatu materi pelajaran secara tuntas sebagai prasyarat dan dasar yang kuat untuk mempelajari tahapan pelajaran berikutnya yang lebih luas dan mendalam.
Untuk menghindari berbagai penyimpangan, kepala sekolah perlu melakukan supervisi dan monitoring terhadap kegiatan-kegiatan peningkatan mutu yang dilakukan di sekolah. Kepala sekolah sebagai manajer dan pemimpin pendidikan di sekolahnya berhak dan perlu memberikan arahan, bimbingan, dukungan, dan teguran kepada guru dan tenaga lainnya jika ada kegiatan yang tidak sesuai dengan jalur-jalur yang telah ditetapkan. Namun demikian, bimbingan dan arahan jangan sampai membuat guru dan tenaga lainnya menjadi amat terkekang dalam melaksanakan kegiatan, sehingga kegiatan tidak mencapai sasaran.
c. Melakukan Monitoring dan Evaluasi RPS/RKAS
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan program, sekolah perlu mengadakan evaluasi pelaksanaan program, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Evaluasi jangka pendek dilakukan setiap akhir catur wulan untuk mengetahui keberhasilan program secara bertahap. Bilamana pada satu semester dinilai adanya faktor-faktor yang tidak mendukung, maka sekolah harus dapat memperbaiki pelaksanaan program peningkatan mutu pada semester berikutnya. Evaluasi jangka menengah dilakukan pada setiap akhir tahun, untuk mengetahui seberapa jauh program peningkatan mutu telah mencapai sasaran-sasaran mutu yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan evaluasi ini akan diketahui kekuatan dan kelemahan program untuk diperbaiki pada tahun-tahun berikutnya.
Dalam melaksanakan evaluasi, kepala sekolah harus mengikutsertakan setiap unsur yang terlibat dalam program, khususnya guru dan tenaga lainnya agar mereka dapat menjiwai setiap penilaian yang dilakukan dan memberikan alternatif pemecahan. Demikian pula, orangtua peserta didik dan masyarakat sebagai pihak eksternal harus dilibatkan untuk menilai keberhasilan program yang telah dilaksanakan. Dengan demikian, sekolah mengetahui bagaimana sudut pandang pihak luar bila dibandingkan dengan hasil penilaian internal. Suatu hal yang bisa terjadi bahwa orang tua peserta didik dan masyarakat menilai suatu program gagal atau kurang berhasil, walaupun pihak sekolah menganggapnya cukup berhasil. Yang perlu disepakati adalah indikator apa saja yang perlu ditetapkan sebelum penilaian dilakukan.
Hasil evaluasi perlu dibuat laporan yang terdiri dari laporan teknis dan keuangan. Laporan teknis menyangkut program kerjasama dengan masyarakat dan komite sekolah, sedang laporan keuangan meliputi penggunaan uang serta pertanggungjawabannya. Jika sekolah melakukan upaya-upaya penambahan pendapatan (income generating activities), maka pendapatan tambahan tersebut harus juga dilaporkan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas), maka laporan harus dikirim kepada pengawas, dinas pendidikan kabupaten/kota, komite sekolah, orangtua siswa dan yayasan (bagi sekolah swasta).
Tugas dan fungsi utama Komite Sekolah dalam penyusunan dan pelaksanaan RENSTRA/RAPBS di sekolah adalah: (1) memberi masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada sekolah mengenai kebijakan dan program pendidikan, RAPBS, kriteria kinerja sekolah, kriteria pendidik dan tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan, dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan; (2) mendorong orangtua siswa dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan, (3) menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan, (4) mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu tinggi, (5) melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan/program/penyelenggaraan dan keluaran pendidikan, (6) melakukan kerjasama dengan masyarakat, dan (7) menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
Simpulan
A. Pentingnya Memberdayakan Masyarakat
1. untuk mengembangkan pemahaman tentang maksud-maksud dan saran-saran dari sekolah,
2. untuk menilai program sekolah,
3. untuk mempersatukan orang tua murid dan guru dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak didik,
4. untuk mengembangkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan sekolah dalam era pembangunan,
5. untuk membangun dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap sekolah,
6. untuk memberitahu masyarakat tentang pekerjaan sekolah,
7. untuk mengerahkan dukungan dan bantuan bagi pemeliharaan dan peningkatan
Program sekolah.
B. Menggalang Partisipasi Orang Tua
Beberapa hal yang dapat disarankan kepala sekolah terhadap orang tua untuk
membentuk lingkungan belajar yang kondusif di rumah, antara lain.
1. Menciptakan budaya belajar di rumah program kerja, sehingga tercipta budaya belajar.
2. Memprioritaskan tugas yang terkait secara langsung dengan pembelajaran di sekolah.
3. Mendorong anak untuk aktif dalam berbagai kegiatan dan organisasi sekolah, baik yang bersifat kulikuler maupun ekstrakulikuler.
4. Memberi kesempatan kepada anak untuk mengembangkan gagasan, ide, dan berbagai aktivitas yang menunjang kegiatan belajar.
5. Menciptakan situasi yang demokratis di rumah,
6. Memahami apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh sekolah, dalam mengembangkan potensi anaknya.
7. Menyediakan sarana belajar yang memadai, sesuai dengan kemampuan orang tua dan kebutuhan sekolah.
C. Menggalang Partisipasi Masyarakat
Sekolah dalam masyarakat merupakan partnership dalam berbagai aktivitas yang berkaitan dengan aspek-aspek pendidikan, di antaranya.
1. Sekolah dengan masyarakat merupakan satu kebutuhan dalam menyelenggarakan pendidikan dan pembinaan pribadi peserta didik.
2. Sekolah dengan tenaga kependidikan menyadari pentingnya kerja sama dengan masyarakat, bukan saja dalam melakukan pembaruan tetapi juga dalam menerima berbagai konsekuensi dan dampaknya, serta mencari alternative pemecahnya.
3. Sekolah dengan masyarakat sekitar memiliki andil dan mengambil bagian serta bantuan dalam pendidikan di sekolah, untuk mengembangkan berbagai potensi secara optimal sesuai dengan harapan peserta didik.
Kepala sekolah diharapkan mampu mengelola hubungan sekolah – masyarakat dalam rangka pencarian dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah:
• Mampu merencanakan kerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat
• Mampu melakukan pendekatan-pendekatan dalam rangka mendapatkan dukukungan dari lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat
• Mampu memelihara hubungan kerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat

Daftar Acuan
Mulyasa, E 2005 Menjadi Kepala Sekolah Profesional, Bandung ; Remaja Rosdakarya.
Mulyasa, E. 2002, Manejemen Berbasis Sekolah, Bandung: Remaja Rosdakarya
Pidarta, Made, 2005, Manejemen Pendidikan Indonesi, Jakarta: Bumi Aksara

HUBUNGAN ANTARA ASESMEN KEBUTUHAN, PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

Risma Hastuti
Universitas Negeri Surabaya
Jl. Ketintang 9, Surabaya
Email: az_zahra_cieb@yahoo.co.id

Abstrak: Asesmen kebutuhan akan menjadi perangkat yang esensial dalam pengelolaan sekolah. Dalam kaitannya dengan standar pengelolaan satuan pendidikan, sistem perencanaan pengembangan lembaga yang diterapkan pada setiap sekolah harus mampu memfasilitasi dan mengakomodasi lima pilar utama yang digariskan dalam standar pengelolaan itu kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Pengambilan keputusan akan lebih baik jika didasarkan atas analisa dan penilaian yang cermat dari pada keputusan yang hanya didasarkan atas instuisi. Pengambilan keputusan yang baik dari kepala sekolah akan mempu mengefektifkan implementasi dari manajemen berbasis sekolah dengan memberikan kewenangan terhadap sekolah untuk melakukan pengelolaan dan perbaikan kualitas secara terus menerus. Dapat juga dikatakan bahwa manajemen berbasis sekolah pada hakikatnya adalah penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan (stakeholder) yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Agar implementasi berjalan dengan baik maka harus ada hubungan baik antara guru dengan murid, guru dengan guru serta sekolah dengan masyarakat.

Abstract : The needs assessment will be essential in the management of the school. In relation to the standard of management education unit, system development planning agency that apply to every school must be able to facilitate and accommodate five pillars outlined in the standard management of that independence, partnership, participation, transparency, and accountability. Decision-making would be better if it was based on a careful analysis and assessment of the decision based solely on intuition. Good decision-making from the school principal will mempu streamline the implementation of school-based management by authorizing the school to carry out the management and continuous quality improvement. It can also be said that the school-based management is essentially a resource harmonization carried out independently by the school by involving all interest groups (stakeholders) associated with the school directly in the decision-making process to meet the needs of improving the quality of the school or to achieve national education goals. That the implementation goes well there should be good relations between teachers and students, teachers with teachers and school communities.

Pendahuluan
UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan manajemen berbasis sekolah (school based management) sebagai prinsip utama yang harus dipegang taguh dalam pengelolaan semua satuan pendidikan. Ketentuan ini kemudian dipertegas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 49 ayat (1) pada Peraturan Pemerintah ini menyatakan: “Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.”
Untuk menjamin terimplementasikannya manajemen berbasis sekolah, PP nomor 19/2005 tersebut juga menetapkan bahwa proses pengambilan keputusan di tingkat satuan pendidikan juga harus sejalan dengan nafas manajemen berbasis sekolah. Pada intinya pengambilan keputusan harus dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak pemangku kepentingan (stakeholders) yang terwadahi dalam Komite Sekolah.
Terkait dengan Pengambilan Keputusan, beberapa hal penting yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut meliputi bidang-bidang pengambilan keputusan, prosedur pengambilan keputusan dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan itu. Pengambilan keputusan bidang akademik dilakukan melalui rapat Dewan Pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah. Sedangkan bidang non-akademik pengambilan keputusan dilakukan oleh komite sekolah/madrasah yang dihadiri oleh kepala sekolah. Rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah dilaksanakan atas dasar prinsip musyawarah mufakat yang berorientasi pada peningkatan mutu satuan pendidikan.
Rencana kerja yang harus dibuat oleh satuan pendidikan meliputi Rencana Kerja Jangka Menengah (4 tahun) dan Rencana Kerja Tahunan. Rencana Kerja Satuan Pendidikan dasar dan Menengah harus harus disetujui rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dari Komite Sekolah/Madrasah.
Beberapa standar pengelolaan yang dikemukakan di atas mengisyaratkan bahwa sejak saat ini sekolah sebagai satuan pendidikan memiliki peran, wewenang dan tanggung jawab yang sangat strategis dan jauh lebih luas di bandingkan masa sebelumnya. Sekolah dituntut untuk lebih mandiri, lebih mampu membangun hubungan kemitraan dengan dan memperkuat partisipasi semua pemangku kepentingan (stakeholders), bersikap lebih terbuka dan akuntabel.
Dalam pengelolaan yang demikian itu, proses perencanaan akan menjadi perangkat yang esensial dalam pengelolaan sekolah. Dalam kaitannya dengan standar pengelolaan satuan pendidikan, sistem perencanaan pengembangan lembaga yang diterapkan pada setiap sekolah harus mampu memfasilitasi dan mengakomodasi lima pilar utama yang digariskan dalam standar pengelolaan itu kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.
Pembahasan
A. Model Konseptual Untuk Asesmen
Seluruh evaluasi pendidikan adalah bersifat perbandingan dalam arti bahwa apapun yang dievaluasi dibandingkan dengan yang lain.
Model Input-Environment-Outcome (IEO)
Diprediksi berdasar asumsi bahwa prinsip yang berarti bahwa asesmen dapat digunakan untuk memperbaiki praktek pendidikan lewat pembaruan pendidikan tentang efektivitas perbandingan dari kebijakan pendidikan yang berbeda. Model IEO didisain secara khusus untuk menghasilkan informasi tentang hasil yang dipengaruhi oleh kebijakan pendidikan yang berbeda.
Tujuan dari perencanaan yaitu untuk memberikan semacam jembatan atau penghubung antara pengetahuan yang berguna dengan tindakan penghubung yang memiliki tujuan. Perencanaan digunakan untuk mengumpulkan kontrol untuk masa depan lewat tindakan yang dilakukan. Pendapat para ahli tentang pengertian perencanaan antara lain:
1. Fayol, mengatakan bahwa perencanaan adalah “rencana operasi” yang menyangkut objek dalam pandangan atau persiapan untuk masa depan.
2. Luther Gulick, menjelaskan bahwa perencanaan bekerja di luar suatu outline yang harus diselesaikan demi pemenuhan tujuan.
3. Edward Banfield, mengartikan perencanaan sebagai proses dimana seseorang memilih tindakan untuk mencapai hasil akhir yang baik.

B. Pengambilan Keputusan
Pengambilan keputusan dapat diartikan sebagai pemilihan pada tindakan tertentu dari antara begitu banyaknya persaingan alternatif yang memungkinkan. Pengambilan keputusan adalah identifikasi dari satu alternatif yang kelihatannya menjadi sesuai dari antara alternatif lainnya. Nilai memainkan peran yang penting dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan yang sesuai adalah didasarkan pada kapasitas untuk mengakses kesenangan, untuk menukarkan keuntungan dan kerugian, dan untuk menentukan konsekuensi masa depan dari sistem nilai. Pembuat keputusan yang efektif dapat menanggulangi perbedaan opini dan ketidaksetujuan.
Adams, menyatakan konsep dasar pengambilan keputusan yang efektif:
1. Perseptual, adalah rintangan yang mencegah mereka-mereka dalam menyelesaikan masalah, baik bagi mereka yang merasakan masalah itu sendiri maupun informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah.
2. Emosional, mencegah kita untuk dapat mengkomunikasikan ide kepada orang lain yang dapat berakibat pada penerimaan mereka terhadap ide tsb.
3. Budaya dan lingkungan, membuat kita terikat kepada budaya dan lingkungan dalam pengambilan keputusan.
4. Intelektual dan ekspresif, disebabkan oleh kurangnya kemampuan intelektual dan verbal.
Administrator secara tradisional menggambarkan kewenangan pengalaman personal dan alasan yang logis untuk menunjang mereka dalam membuat keputusan. Kewenangan adalah untuk mencari nasehat dari sumber yang ahli dan memiliki kekuatan.
Problem-solving adalah alat yang digunakan setiap waktu untuk mengubah sesuatu. Pengambilan keputusan sesungguhnya adalah langkah dalam proses problem-solving, tetapi adalah langkah penting yang membutuhkan langkah lain untuk mencapai efektivitas. Tahapan dalam Problem-Solving:
1. Menetukan situasi suatu masalah menyangkut putusan yang akan dibuat.
2. Menyertakan peneliti untuk mencarai solusi alternatif.
3. Konsekuensi dari alternatif memberikan konteks organisasi yang dieksport dan dievaluasi.
Proses Pengambilan Keputusan adalah tahap yang paling dramatik dari problem-solving karena merupakan inti dari usaha pengambilan keputusan. Kemungkinannya, metode yang paling umum untuk melakukannya adalah dengan berpikir dan berkata tentang alternatif solusi sampai mereka merasakan pada yang ada di pikirannya.
Langkah-langkah dalam DTA (Decision Tree Analysis)
1. Mengorganisasikan anatomi masalah dalam istilah diagram decision tree
2. Mengevaluasi konsekuensi pada percabangan terminal
3. Menandai kemungkinan untuk percabangan pohon
4. Menentukan strategi optimal
C. Konsep Dan Aplikasi Needs Assessment
Need Assessment, adalah alat untuk perubahan konstruktif dan positif tidak berubah biasanya diarahkan oleh kontroversi. Needs Assessment dikenal sebagai proses formal yang menentukan gap antara hasil sekarang dan hasil yang diinginkan. Need artinya gap antara hasil sekarang dan hasil yang diinginkan.
Sifat gap adalah bersifat kritikal. Needs assessment adalah penting untuk memiliki masalah yang tepat untuk resolusi dan akan melengkapi informasi yang penting dalam menentukan intervensi yang sesuai. “Ends” adalah hasil akhir, akibat produk yang terjadi ketika kita selesai dengan penerapan semua teknik, interverensi atau strategi. “Means” adalah alat dan prosedur, solusi dan bagaimana melakukan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir yang diinginkan. Means dan Ends adalah beda dan saling berhubungan.
Perencanaan menjadi aktifitas yang bersifat kritikal dimana: (a) means dan ends dibedakan, (b) penuntun diberikan untuk administrator, pendidikan dan umum yang mengidentifikasi masalah serta bagaimana satu solusi dipilih untuk menyesuaikan keabsahan dan masalah yang berguna.
Conventional Wisdom biasanya dimulai dengan ujian dimana penentuan gap oleh pengujian outcome. Perencanaan menyatakan bahwa suatu aset adalah sah hanya pada tingkat di mana ia mengasses urusan kita. Pendekatan sistem adalah bersifat pragmatik.

D. Konsep Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
1. Tujuan Penerapan Model MBS
Desain pengelolaan sekolah menggunakan MBS bertujuan memberikan kekuasaan dan meningkatkan partisipasi sekolah dalam memperbaiki kinerja sekolah mencakup kepemimpinan sekolah, profesionalisme guru, layanan belajar peserta didik yang bermutu, manajemen sekolah yang bermutu, prtisipasi orangtua peserta didik dan masyarakat.
Menurut Satory (2001:5) penerapan MBS bertujuan:
1. Meningkatkan mutu pendidikan dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdaya sumber daya dan potensi yang tersdia.
2. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama.
3. Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orangtua, sekolah, dan pemerintah tentang mutu sekolah.
4. Meningkatkan kompetensi yang sehat antarsekolah untuk pencapaian mutu pendidikan yang diharapkan.
2. Prinsip MBS
Penggunaan model MBS menunjukkan bahwa manajemen sekolah memiliki kewenangan untuk melakukan pengayaan kurikulum dalam berbagai bentuk. Misalnya menambah mata pelajaran yang ingin ditingkatkan kadar dan mutu pembejarannya, memperkaya pokok atau subpokok bahasan dalam mata pelajaran tertentu yang dianggap penting dan relevan dengan konteks kebutuhan anak di sekolah, dan memberi perhatian khusus pada pengembangan bakat dan minat peserta didik.
Sesuai dengan prinsip tersebut, sekolah memiliki kewenangan menetapkan sumber pelajaran, fasilitas dan alat pembelajaran yang diperlukan seperti buku sumber atauu bahan texs book mata pelajaran yang akan dipakai, alat peraga dan media pendidikan, bahan-bahan yang digunakan di laboratorium dan bengkel kerja, dan melakukan pertumbuhan jabatan guru mapun tenaga kependidikan guna meningkatkan kinerja sekolah.
3. Manfaat Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
MBS adalah strategi untuk meningkatkan pendidikan dengan mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan penting dari pusat dan dearah ke tingkat sekolah. MBS pada dasarnya merupakan sistem manajemen di mana sekolah merupakan unit pengambilan keputusan penting tentang penyelenggaraan pendidikan secara mandiri. MBS memberikan kesempatan pengendalian lebih besar bagi kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua atas proses pendidikan di sekolah mereka.
Dalam pendekatan ini, tanggung jawab pengambilan keputusan tertentu mengenai anggaran, kepegawaian, dan kurikulum ditempatkan di tingkat sekolah dan bukan di tingkat daerah, apalagi pusat. Melalui keterlibatan guru, orang tua, dan anggota masyarakat lainnya dalam keputusan-keputusan penting itu, MBS dipandang dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif bagi para murid. Dengan demikian, pada dasarnya MBS adalah upaya memandirikan sekolah dengan memberdayakannya.
Para pendukung MBS menyatakan bahwa pendekatan ini memiliki lebih banyak maslahatnya ketimbang pengambilan keputusan yang terpusat. Maslahat itu antara lain menciptakan sumber kepemimpinan baru, lebih demokratis dan terbuka, serta menciptakan keseimbangan yang pas antara anggaran yang tersedia dan prioritas program pembelajaran. Pengambilan keputusan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan meningkatkan motivasi dan komunikasi (dua variabel penting bagi kinerja guru) dan pada gilirannya meningkatkan prestasi belajar murid. MBS bahkan dipandang sebagai salah satu cara untuk menarik dan mempertahankan guru dan staf yang berkualitas tinggi.
4. Pengaruh MBS Terhadap Peran Pemerintah Pusat, Daerah, dan Dewan Sekolah
MBS menyebabkan pejabat pusat dan kepala dinas serta seluruh jajarannya lebih banyak berperan hanya sebagai fasilitator pengambilan keputusan di tingkat sekolah. Pemerintah pusat, dalam rangka pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentu saja masih menjalankan politik pendidikan secara nasional. Pemerintah pusat menetapkan standar nasional pendidikan yang antara lain mencakup standar kompetensi, standar fasilitas dan peralatan sekolah, standar kepegawaian, standar kualifikasi guru, dan sebagainya.
Penerapan standar disesuaikan dengan keadaan daerah. Standar ini kemudian dioperasionalkan oleh pemerintah daerah (Dinas Pendidikan) dengan melibatkan sekolah-sekolah di daerahnya. Namun, pemerintah pusat dan daerah harus lebih rela untuk memberi kesempatan bagi setiap sekolah yang telah siap untuk menerapkannya secara kreatif dan inovatif. Jika tidak, sekolah akan tetap tidak berdaya dan guru akan terpasung kreativitasnya untuk berinovasi. Pemerintah harus mampu memberikan bantuan jika sekolah tertentu mengalami kesulitan menerjemahkan visi pendidikan yang ditetapkan daerah menjadi program-program pendidikan yang berkualitas tinggi. Pemerintah daerah juga masih bertanggung jawab untuk menilai sekolah berdasarkan standar yang telah ditetapkan.
5. Pengambilan Keputusan di Tingkat Sekolah
Dalam hampir semua model MBS, setiap sekolah memperoleh anggaran pendidikan dalam jumlah tertentu yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Pemerintah daerah menentukan jumlah yang masuk akal anggaran total yang diperlukan untuk pelaksanaan supervisi pendidikan di daerahnya, seperti biaya administrasi dan transportasi dinas, dan mengalokasikan selebihnya ke setiap sekolah. Alokasi ke setiap sekolah ini ditentukan berdasarkan formula yang memperhitungkan jumlah dan jenis murid di setiap sekolah.
E. Hubungan Antara Asesmen Kebutuhan, Pengambilan Keputusan Dan Manajemen Berbasis Sekolah
Penyelenggaraan pendidikan nasional yang dilakukan secara birokratik-sentralistik telah menempatkan sekolah sebagai subordinasi yang sangat tergantung pada keputusan birokrasi diatasnya yang mempunyai jalur yang sangat panjang dan kadang-kadang kebijakan yang diberlakukan kurang sesuai dengan kondisi sekolah setempat. Karena sekolah lebih merupakan sub-ordinasi dari birokrasi di atasnya, maka keputusan yang dibuat pemerintah saat ini dengan penerapan MBS diharapkan sekolah mampu memajukan potensinya sesuai dengan kebutuhan lingkungan masyarakat.
Peran serta warga sekolah khususnya guru, karyawan dan siswa serta peran serta masyarakat khususnya orangtua siswa dalam penyelenggaraan sekolah sangat penting dalam mendukung implementasi MBS di sekolah. Partisipasi guru dalam pengambilan keputusan harus dipertimbangkan dan diikutsertakan dalam setiap pengambilan keputusan, karena terjadi atau tidaknya perubahan di sekolah sangat tergantung pada guru. Dikenalkan pembaruan apapun jika guru tidak berubah, maka tidak akan terjadi perubahan di sekolah tersebut. Partisipasi masyarakat seharusnya tidak sebatas pada dukungan dana, tetapi sekolah membutuhkan dukungan-dukungan lain seperti pemikiran, moral, pisik, dan material belum optimal. Karena kesuksesan sekolah sangat memerlukan teamwork yang kompak, cerdas, dinamis, harmonis, dan lincah. Hal ini hanya akan terjadi apabila pertisipasi warga sekolah dan masyarakat maksimal. Partisipasi maksimal akan mampu meningkatkan rasa kepemilikan terhadap sekolah dan rasa kepemilikan akan meningkatkan dedikasi warga sekolah dan masyarakat terhadap sekolah.
Esensi MBS adalah peningkatan otonomi sekolah, fleksibilitas dan peningkatan partisipasi dalam penyelenggaraan sekolah, baik partisipasi dari warga sekolah maupun masyarakat di sekitarnya melalui perwakilan komite sekolah. Ini berarti bahwa jika MBS ingin sukses, sekolah harus memperbanyak mitra, baik dari dalam maupun dari luar sekolah. Kemitraan dalam sekolah meliputi, antara lain, kepala sekolah dengan guru, guru dengan guru, guru dengan siswa, siswa dengan siswa, dst. Kemitraan sekolah dengan masyarakat sekitarnya meliputi, antara lain: kepala sekolah dengan komite sekolah, guru dengan orangtua siswa, kepala sekolah dengan kepala dinas pendidikan kabupaten/kota, dst.

Simpulan
Mengingat pendidikan di indonesia yang membutuhkan pembaharuan maka keputusan pemerintah dalam administrasi (manajemen) pendidikan yang terbaru adalah MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). MBS merupakan suatu pendekatan politik yang bertujuan untuk melakukan redesain terhadap pengelolaan sekolah dengan memberikan kekuasaan pada kepala sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan kinerja sekolah yang mencakup guru, siswa, kepala sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat.
Landasan yuridis terhadap pelaksanaan MBS terdapat dalam perundangan-undangan, yaitu UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada bagian penjelasan pasal 51 ayat 1 dan juga peraturan turunan undang-undang sistem pendidikan nasional, yaitu dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan pasal 49 ayat 1.
MBS menyebabkan pejabat pusat dan kepala dinas serta seluruh jajarannya lebih banyak berperan hanya sebagai fasilitator pengambilan keputusan di tingkat sekolah. Penerapan MBS memberikan berbagai dampak dalam peningkatan mutu pendidikan. Diantara dampaknya seperti terciptanya lingkungan belajar yang efektif bagi siswa dan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Namun, juga banyak terdapat hambatan dalam menjalankannya seperti pihak-pihak struktural sekolah yang tidak ingin mendapat tambahan pekerjaan dan ketidakpahaman mereka terhadap aplikasi MBS itu sendiri.

Daftar Acuan

Abidin, Said Zainal. Edisi Revisi, 2004. Kebijakan Publik. Jakarta: Yayasan Pancur siwah.
Fattah, Nanang. 2004. Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah. Pustaka Bani Quraisy: Bandung.
Gunawan, Imam. 2010. MBS, Pendekatan dalam Manajemen Pendidikan Sekolah. [Online]. Tersedia: http://masimamgun.blogspot.com/. [7 Agustus 2010].
http//:kebijakan-mbs/manajemen-berbasis-sekolah/mbs-kumpulan-makalah-bantuan-bahan-makalah-pendidikan.htm [9 Agustus 2010]
http://thantien.blog.friendster.com/2008/09/hubungan-antara-asesmen-kebutuhan-pengambilan-keputusan-dan-manajemen-berbasis-sekolah/ [9 Agustus 2010]
Irawan, Ade, dkk. 2004. Mendagangkan Sekolah: Studi Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah Di DKI Jakarta. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
Kusmanto. 2004. Menyoal Manajemen Berbasis Sekolah. Republika, Sabtu, 20 Maret 2004, halaman 6.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 2005. Jakarta: Sekretariat Jenderal Departeman Pendidikan Nasional.
Sagala, Syaiful. 2010. Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. Bandung: PT Alfabeta.

TANDA – TANDA JODOH” Ini diambil dari sebuah pengalaman bukan prediksi. Setelah ikhtiar maksimal,berdo’a dan shalat,maka tanda itu Allah tunjukan: 1. Berupa keyakinan yang besar untuk menuju pernikahan tidak bisa tergoyahkan oleh apapun sekalipun banyak ujian walau tanpa cinta dan hanya ta’aruf sesaat 2. Merasa nyaman dan cocok dengannya, tidak ada ganjalan berupa rasa tidak cocok dalam hati,sehingga tiada keraguan untuk menikah 3. Bisa menjadi diri sendiri tanpa adanya kepura-puraan atau tanpa sesuatu yang ditutupi 4. Ikhlas menerima apa adanya dengan segala kekurangan dan kelebihannya 5. Allah mudahkan segala urusannya walau harus ada ujian didalamnya 6. niat yang lurus dari keduanya hanya mengharap ridho Allah 7. Ada restu dan do’a dari kedua belah orang tua. 8. Sebesar apapun ujian jika berjodoh maka pasti akan bertemu juga dipelaminan. Wallahu a’lam bishowab

…Khutbah Terakhir Nabi Muhammad SAW… 9 ZULHIJJAH TAHUN 10 HIJRAH, DI LEMBAH URANAH, GUNUNG ‘ARAFAH Bismillahir-Rah­maanir-Rahim … “Wahai manusia dengarlah baik-baik apa yang hendak ku katakan !!! Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini. Oleh itu dengarlah dengan teliti kata-kataku ini dan sampaikanlah ia kepada orang-orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. Wahai manusia, sepertimana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci maka anggaplah jiwa dan harta setiap orang Muslim sebagai amanah suci. Kembalikan harta yang diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak. Janganlah kamu sakiti sesiapapun agar orang lain tidak menyakiti kamu pula. Ingatlah bahwa sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan kamu dan Dia pasti akan membuat perhitungan atas segala amalan kamu. Allah telah mengharamkan riba’, oleh itu segala urusan yang melibatkan riba’ hendaklah dibatalkan mulai sekarang. Berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. Dia telah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara­ besar maka berjaga-jagalah­ supaya kamu tidak mengikutinya dalam perkara-perkara­ kecil. Wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak atas para isteri kamu, mereka juga mempunyai atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan mereka ke atas kamu maka mereka juga berhak untuk diberi makan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik! dan berlemah lembutlah terhadap mereka kerana sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu kamu yang setia. Dan hak kamu ke atas mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang kamu tidak sukai ke dalam rumah kamu dan dilarang melakukan zina. Wahai manusia, dengarlah bersungguh-sung­guh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah solat lima kali sehari, berpuasalah di Bulan Ramadhan, tunaikanlah zakat dan harta kekayaan kamu dan kerjakanlah ibadah haji sekiranya mampu. Ketahuilah bahawa setiap Muslim adalah saudara kepada Muslim yang lain. Kamu semua adalah sama; tidak ada seorangpun yang lebih mulia dari yang lainnya kecuali dalam taqwa dan amal soleh. Ingatlah bahawa kamu akan mengadap Allah pada suatu hari untuk dipertanggungja­wabkan atas segala apa yang telah kamu lakukan. Oleh itu, awasilah tindak-tanduk kamu agar jangan sekali-kali kamu terkeluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Wahai manusia, tidak ada lagi Nabi atau Rasul yang akan datang selepasku dan tidak akan lahir agama baru. Oleh itu wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku yang telah disampaikan kepada kamu. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang sekiranya kamu berpegang teguh dan mengikuti kedua-duanya nescaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya.­ Itulah Al-Quran dan Sunnahku. Hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku ini menyampaikannya­ pula kepada orang lain dan hendaklah orang yang lain itu menyampaikannya­ pula kepada orang lain dan begitu seterusnya. Semoga orang yang terakhir yang menerimanya lebih memahami kata-kataku ini dari mereka yang mendengar terus dariku. Saksikanlah Ya Allah, bahawasanya aku telah sampaikan risalah-Mu kepada hamba-hamba- Mu. ” … Semoga tulisan ini dapat membuka pintu hati kita yang telah lama terkunci …

Konsep Dasar dalam Perencanaan Pendidikan

A. Defenisi Perencanaan
Dalam investorword.com didefinisikan Planning adalah proses menetapkan tujuan, mengembangkan strategi, dan menguraikan tugas dan jadwal untuk mencapai tujuan. Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa sebuah planning atau perencanaan adalah merupakan proses menuju tercapainya tujuan tertentu. Atau dalam istilah lain merupakan persiapan yang terarah dan sistematis agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien.
Kaufman (1972) sebagaimana dikutip Harjanto, Perencanaan adalah suatu proyeksi tentang apa yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan absah dan bernilai. Bintoro Tjokroaminoto mendefinisikan perencanaan sebagai proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Pramuji Atmosudirdjo mendefinisikan perencanaan adalah perhitungan dan penentuan tentang sesuatu yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, siapa yang melakukan, bilamana, dimana, dan bagaiman melakukannya.
Siagiaan mengartikan perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang menyangkut hal-hal yang akan dikerjakan di masa datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Y. Dior berpendapat perencanaan perencanaan adalah suatu proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang, dalam rangka mencapai sasaran tertentu. Cunningham berpendapat bahwa perenacanaan adalah menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, fakta-fakta, imajinasi dan asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang untuk memformulasikan hasil yang diinginkan pada masa yang akan datang.
B. Pengertian Perencanaan Pendidikan
Dalam usaha kita mempelajari perencanaan pendidikan, titik tolak kesepakatan merupakan hal yang amat penting. Dengan demikian kita tidak akan mempunyai penafsiran yang berbeda-beda tentang makna perencanaan pendidikan itu.
Dilihat dari terminologinya perencanaan pendidikan terdiri dari dua kata yaitu: Perencanaan dan Pendidikan. Perencanaan berasal dari kata rencana, yaitu suatu proyeksi tentang apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang valid (sahih) dan bernilai.
Menurut Yusuf Enoch Perencanaan Pendidikan, adalah suatu proses yang yang mempersiapkan seperangkat alternative keputusan bagi kegiatan masa depan yang diarahkan kepadanpencapaian tujuan dengan usaha yang optimal dan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada di bidang ekonomi, sosial budaya serta menyeluruh suatu Negara. Kaufman (1972) mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menetapkan “ke mana harus pergi” dan mengidentifikasikan prasyarat untuk sampai ke “tempat” itu dengan cara yang paling efektif dan efisien. Perencanaan merupakan spesifikasi dari tujuan yang ingin dicapai dan cara-cara yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Pengertian ini mengandung 6 pokok pikiran sebagai berikut:
1. Perencanaan melibatkan proses penetapan keadaan masa depan yang dinginkan
2. Keadaan masa depan yang diinginkan itu selanjutnya dibandingkan dengan keadaan sekarang, sehinga dapat dilihat kesejangannya.
3. Untuk menutup kesenjangan itu perlu dilakukan suatu usaha-usaha.
4. Usaha yang dilakukan untuk menutup kesenjangan itu beraneka ragam dan merupakan alternatif yang mungkin ditempuh.
5. Pilihan alternatif yang paling baik, dalam arti mempunyai nilai efektifitas dan efisiensi yang paling tinggi, dan perlu dilakukan.
Perencanaan pendidikan adalah suatu proses untuk menetapkan tujuan, menyediakan fasilitas serta lingkungan tertentu, mengidentifikasi prasyarat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta menetapkan cara yang efektif dan efisien dalam usaha membentuk manusia agar memiliki kompetensi sosial dan individual secara maksimal. Secara sederhana dikemukakan oleh coombs (1970) sebagai aplikasi analsis rasional dan sistematik dalam proses pengembangan pendidikan yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendidikan dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan pendidikan baik tujuan yang berhubungan dengan anak didik maupun masyarakat.
C. Pentingnya Perencanaan Pendidikan
Dalam keseluruhan proses pendidikan, perencanaan pendidikan merupakan langkah utama yang sangat penting. Karena perencanaan pendidikan dimaksudkan untuk mengarahkan dana dan tenaga yang terbatas, sehingga dapat menyumbang tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara maksimal. Pentingnya perencanaan pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut, perencanaan pendidikan:
1. Merupakan usaha untuk menetapkan atau memformulasikan tujuan yang dipilih. Oleh karena itu perencanaan dapat memberikan arah usaha pendidikan dengan jelas.
2. Memungkinkan kita dapat mengetahui sampai dimana tujuan pendidikan yang ditetapkan telah dicapai.
3. Memudahkan kita untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang timbul dalam usaha mencapai tujuan pendidikan.
4. Memungkinkan kita untuk menghindari pertumbuhan dan perkembangan suatu usaha yang tak terkontrol, misalnya dalam mengembangkan kurikulum, kita mempunyai kecenderungan untuk selalu menambah jumlah dan jenis matakuliah dari yang sudah ada.
D. Perubahan dan Perencanaan
Lingkungan lembaga pendidikan yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang ada di luar lembaga pendidikan. Secara singkat dapat dimegerti sebagai masyarakat. Bila ditinjau dengan saksama, dapat ditemukan bahwa masyarkat selalu berubah kamarin, hari ini dan esok. Karena lingkungan lembaga pendidikan selalu berubah, maka diharapkan lembaga-lembaga pendidikan meningkatkan kontak hubungannya dengan masyarakat dalam menangani problem pendidikan pada umumnya dan perencanaan pendidikan pada khususnya.
Perencanaan pendidikan harus selalu ada relevansinya dengan pembangunan nasional. Kesenjangan yang terjadi dewasa ini berupa menumpuknya calon tenaga kerja sebagai produk pendidikan yang “tidak layak pakai” disinyalir sebagai akibat dari kelemahan sisi perencanaan pendidikan tersebut. Kenyataan tersebut tidak saja berakibat kurang lajunya pembangunan, tetapi yang lebih ironis lagi, akan menjadi bumerang bagi pendidikan itu sendiri. Pendidikan dituding sebagai pihak yang bersalah dalam hal ini.
Salah satu faktor yang menentukan pembangunan bidang pendidikan akan mencapai sasarannya adalah perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik tentunya mensyaratkan tersedianya dukungan data yang benar-benar mencerminkan keadaan yang sebenarnya (akurat) dan mutakhir.
Perencanaan yang baik dapat dilihat dari dua sisi, yakni :
1. Substansi isi perencanaan dan proses penyusunannya.
Dari sisi substansinya, setidak-tidaknya ada 5 (lima) hal yang perlu mendapat perhatian;
a. Perencanaan seharusnya sesederhana mungkin namun jelas kaitan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya sehingga mudah dipahami dan diimplementasikan.
b. Perencanaan harus terukur sehingga mudah untuk dilihat sampai sejauh mana pelaksanaan sesuai dengan perencanaan dan seberapa hasil yang telah dicapai. Pengukuran hanya bisa dilakukan jika cukup tersedia data yang akurat dan mutakhir dari waktu ke waktu.
c. Isi perencanaan tidak terlalu muluk-muluk dan seyogyanya sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat dan sesuai dengan kapasitas daerah untuk melaksanakannya.
d. Perencanaan harus benar-benar dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Penggunaan data dan informasi yang akurat mutlak diperlukan untuk menjadikan perencanaan dapat diandalkan.
e. Perencanaan harus jelas jangka waktunya (tahunan, lima tahunan, sepuluh tahunan atau lebih dari itu). Hal ini diperlukan untuk mengalokasikan sumberdaya yang tersedia dengan tepat.
2. Dari sisi proses penyusunannya, perencanaan harus dibuat secara transparan, akuntabel, partisipatif dan aspiratif. Untuk itu, berbagai pihak yang berkepentingan dengan pendidikan harus dilibatkan sejak awal proses penyusunan perencanaan. Selain itu, sebelum disahkan menjadi dokumen resmi, perencanaan perlu dipublikasikan terlebih dahulu ke masyarakat luas melalui media masa lokal dan lokakarya-lokakarya untuk memperoleh masukan-masukan. Jika proses penyusunan seperti dilaksanakan, akan diperoleh kepedulian dan dukungan masyarakat dalam implementasi program dan kegiatan pendidikan.

E. Teori Perencanaan
Menurut Hudson dalam Tanner (1981) teori perencanaan meliputi, antara lain; sinoptik, inkremental, transaktif, advokasi, dan radial. Selanjutnya di kembangkan oleh tanner (1981) dengan nama teori Sitar sebagai penggabungan dari taksonomi Hudson.
1. Teori Sinoptik
Disebut juga system planning, rational system approach, rasional comprehensive planning. Menggunakan model berfikir system dalam perencanaan, sehingga objek perencanaan dipandang sebagai suatu kesatuan yang bulat, dengan satu tujuan yang disebut visi. Langkah-langkah dalam perencanaan ini meliputi ; (a) pengenalan masalah, (b), mengestimasi ruang lingkup problem (c) mengklasifikasi kemungkinan penyelesaian, (d) menginvestigasi problem, (e) memprediksi alternative, (f) mengevaluasi kemajuan atas penyelesaian spesifik.

2. Teori incemental
Didasarkan pada kemampuan institusi dan kinerja personalnya. Bersifat desentralisasi dan tidak cocok untuk jangka panjang. Jadi perencanaan ini menekankan perencanaan dalam jangka pendek saja. Yang dimaksud dengan desentralisasi pada teori ini adalah si perencana dalam merencanakan objek tertentu dalam lembaga pendidikan, selalu mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan.
3. Teori transactive
Menekankan pada harkat individu yang menjunjung tinggi kepentingan pribadi dan bersifat desentralisasi, suatu desentralisasi yang transactive yaitu berkembang dari individu ke individu secara keseluruhan. Ini berarti penganutnya juga menekankan pengembangan individu dalam kemampuan mengadakan perencanaan.

4. Teori advocacy
Menekankan hal-hal yang bersifat umum, perbedaan individu dan daerah diabaikan. Dasar perencanaan tidak bertitik tolak dari pengamatan secara empiris, tetapi atas dasar argumentasi yang rasional, logis dan bernilai (advocacy= mempertahankan dengan argumentasi). Kebaikan teori ini adalah untuk kepentingan umum secara nasional. Karena ia meningkatkan kerja sama secara nasional, toleransi, kemanusiaan, perlindungan terhadap minoritas, menekankan hak sama, dan meningkatkan kesejahteraan umum. Perencanaan yang memakai teori ini tepat dilaksanakan oleh pemerintah/ atau badan pusat.
5. Teori radikal
` Teori ini menekankan pentingnya kebebasan lembaga atau organisasi lokal untuk melakukan perencanaan sendiri, dengan maksud agar dapat dengan cepat mengubah keadaan lembaga supaya tepat dengan kebutuhan. Perencanaan ini bersifat desentralisasi dengan partisipasi maksimum dari individu dan minimum dari pemerintah pusat / manajer tertinggilah yang dapat dipandang perencanaan yang benar. Partisipasi disini juga mengacu kepada pentingnya kerja sama antar personalia. Dengan kata lain teori radikal menginginkan agar lembaga pendidikan dapat mandiri menangani lembaganya. Begitu pula pendidikan daerah dapat mandiri menangani pendidikannya.
6. Teori SITAR
Merupakan gabungan kelima teori diatas sehingga disebut juga complementary planning process. Teori ini menggabungkan kelebihan dari teori diatas sehingga lebih lengkap. Karena teori ini memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat atau lembaga tempat perencanaan itu akan diaplikasikan, maka teori ini menjadi SITARS yaitu S terakhir adalah menunjuk huruf awal dari teori situational. Berarti teori baru ini di samping mengombinasikan teori-teori yang sudah ada penggabungan itu sendiri ada dasarnya ialah menyesuaikan dengan situasi dan kondisi lembaga pendidikan dan masyarakat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa teori-teori diatas mempunyai persamaan dan pebedaannya.
Persamaannya:
1. Mempunyai tujuan yang sama yaitu pemecahan masalah
2. Mempunyai obyek perencanaan yang sama yaitu manusia dan lingkungan sekitarnya.
3. Mempunyai beberapa persyaratan data, keahlian, metode, dan mempunyai konsistensi internal walaupun dalam penggunaannya terdapat perbedaan penitikberatan.
4. Mempertimbangkan dan menggunakan sumberdaya yang ada dalam pencapaian tujuan
Sedangkan Perbedaannya adalah :
1. Perencanaan sinoptik lebih mempunyai pendekatan komprehensif dalam pemecahan masalah dibandingkan perencanaan yang lain, dengan lebih mengedepankan aspek-aspek metodologi, data dan sangat memuja angka atau dapat dikatakan komprehensif rasional. Hal ini yang sangat minim digunakan dalam 4 pendekatan perencanaan yang lain.
2. Perencanaan incremental lebih mempertimbangkan peran lembaga pemerintah dan sangat bertentangan dengan perencanaan advokasi yang cenderung anti kemapanan dan perencanaan radikal yang juga cenderung revolusioner.
3. Perencanaan transactive mengedepankan faktor – faktor perseorangan / individu melalui proses tatap muka dalam salah satu metode yang digunakan, perencanaan ini kurang komprehensif dan sangat parsial dan kurang sejalan dengan perencanaan Sinoptik dan Incremental yang lebih komprehensif.
4. Perencanaan advocacy cenderung menggunakan pendekatan hukum dan obyek yang mereka ambil dalam perencanaan adalah golongan yang lemah. Perencanaan ini bersifat sosialis dengan lebih mengedepankan konsep kesamaan dan hal keadilan social
5. Perencanaan Radikal seakan – akan tanpa metode dalam memecahkan masalah dan muncul dengan tiba-tiba (spontan) dan hal ini sangat kontradiktif dengan pendekatan incremental dan sinoptik yang memepertimbangkan aturan – aturan yang ada baik akademis/metodologis dan lembaga pemerintahan yang ada.

BAB III
PENUTUP

Perencanaan atau yang sudah akrab dengan istilah planning adalah satu dari fungsi management yang sangat penting. Bahkan kegiatan perencanaan ini selalu melekat pada kegiatan hidup kita sehari-hari, baik disadari maupun tidak. Sebuah rencana akan sangat mempengaruhi sukses dan tidaknya suatu pekerjaan. Salah satu faktor yang menentukan pembangunan bidang pendidikan akan mencapai sasarannya adalah perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik tentunya mensyaratkan tersedianya dukungan data yang benar-benar mencerminkan keadaan yang sebenarnya (akurat) dan mutakhir.
Dalam perencanaan pendidikan memerlukan beberapa konsep mengenai perubahan lingkungan pendidikan, kebutuhan organisasi pendidikan akan perencanaan akibat perubahan lingkungan, ciri-ciri sistem yang akan dipakai dalam perencanaan, dan beberapa teori perencanaan. Hudson menunjukkan 5 teori perencanaan yaitu radikal, advocacy, transactive, synoptik, dan incremental yang dikatakan sebagai taxonomy.
DAFTAR PUSTAKA

Pidarta, Made (2005), Perencanaan Pendidikan Partisipatori, Jakarta: Rineke Cipta.

asal usul kota tuban

AUDIT DAN REVIEWER

« Entri lama

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.